RRI.CO.ID, Tangerang - Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp1,77 triliun untuk memberangkatkan 221.000 orang calon jemaah haji 2026. Dana subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membantu seluruh jemaah Indonesia.

Kenaikan biaya operasional penerbangan terjadi akibat dampak eskalasi konflik militer pada wilayah negara Timur Tengah saat ini. Menteri Haji dan Umrah Mohammad Irfan Yusuf menjelaskan kebijakan itu dipersiapkan guna menutup segala kekurangan biaya operasional.

"Bisa APBN atau bisa sumber lain. Artinya sudah jelas bahwa pemerintah akan mencari alternatif lain di luar calon jemaah haji," ujarnya di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis, 9 April 2026.

Keputusan subsidi ini berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menurunkan tarif jemaah sebesar dua juta rupiah. Langkah strategis tersebut untuk meringankan beban biaya keberangkatan setiap individu meskipun harga bahan bakar pesawat sedang naik.

"Yang jelas Bapak Presiden menyatakan kenaikan biayanya tidak dibebankan kepada jemaah. Makanya kami sangat harus memperhatikan Presiden Prabowo kepada jemaah haji sangat luar biasa, itu yang membuat kami sangat senang," kata Mohammad Irfan Yusuf.

Harga bahan bakar avtur meningkat tajam menjadi Rp23.551 per liter karena terpengaruh dinamika situasi geopolitik global terkini. Kondisi tersebut memaksa pemerintah bekerja keras menghitung ulang skema keberangkatan haji agar tidak membebani kantong setiap jemaah.

Estimasi pengeluaran per jemaah diprediksi melonjak hingga Rp46,9 juta atau naik 39,85 persen untuk ongkos perjalanan udara. Jika rute mengalami perubahan, estimasi biaya dari Rp33,5 juta menjadi Rp50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.

"Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/JAKARTA/DZ/20181-26 menawarkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga setelah USD 116 sen per liter. Sedangkan Saudi Airline melalui surat nomor 11732247/11501 April 2026 menawarkan tambahan sebesar USD 480 per jemaah pada harga avtur USD 137,4 cent per liter,” ucap Irfan.

Rute navigasi baru yang dilalui pesawat terbang memaksa penambahan waktu tempuh selama empat jam setiap kali keberangkatan. Situasi tersebut mengharuskan maskapai menambah penggunaan bahan bakar mencapai 12.000 ton untuk melayani seluruh proses transportasi jemaah.

"Tentu akan kami kaji kembali, kemarin surat yang dikirimkan oleh Garuda maupun Saudia masih di atas harga USD 100, tapi dengan adanya gencatan senjata mungkin harga akan turun sehingga harus kami sesuaikan kembali," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho menjelaskan persiapan pelaksanaan ibadah berjalan baik. Kemenhaj menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelenggaraan Ibadah Haji demi mengukur seluruh tingkat kesiapan keberangkatan jemaah Indonesia.

“Kegiatan rakernas ini diadakan bertujuan mengukur dan menyatukan kesiapan dalam pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026,” kata Teguh.