Menanti Manfaat Investasi PSN LNG Abadi Masela di Maluku
- 17 Jul 2026 15:03 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- GROUNDBREAKING Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG atau Gas Alam Cair) Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku, disorot masyarakat Indonesia.
- Kini, masyarakat Indonesia menanti-nantikan, manfaat investasi PSN LNG Abadi Masela itu benar-benar dapat membuka puluhan ribu lowongan kerja. Mengingat, proyek tersebut dirancang memproduksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun.
- Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, tanggung jawab kita adalah menjamin bahwa rakyat merasakan
- Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita, saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan. 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik, 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor,
- Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, tantangannya bukan lagi sekadar memiliki cadangan energi. Tetapi bagaimana mengelolanya secara profesional, transparan, berkelanjutan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
Menteri Bahlil menjelaskan, proyek LNG Abadi Masela memberikan dampak untuk penerimaan negara. Bahlil memproyeksikan penerimaan negara dari keberadaan Blok Masela sekitar US$37,8 miliar atau setara Rp675,1 triliun.
“Proyek Abadi Masela memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan antara lain meningkatkan penerimaan. Kontribusi pajak tidak langsung sekitar US$6,43miliar (Rp114, 8 triliun) selama masa konstruksi dan operasi,” kata Bahlil.
Selain itu, proyek tersebut membuka ribuan lapangan kerja baru baik pada masa konstruksi maupun operasional. Ia memproyeksikan ada 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi.
“Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi . Sekitar 800-1.000 tenaga kerja pada saat operasi,” ujar Bahlil.
Tidak lupa, ia mengingatkan, pemerintah daerah PSN LNG Abadi Mela tidak dibiayai APBD. Oleh sebab itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
| Baca juga: B50 Solar dan Eksistensi Kelapa Sawit |
“Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus professional, jangan main KKN, jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh, dan harus profesional,” ujar Bahlil.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....