Menjadikan Aspirasi Anak Sebagai Dasar Kebijakan Perlindungan Inklusif

  • 17 Jul 2026 05:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • KemenPPPA menegaskan aspirasi anak harus menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan inklusif yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan sebenarnya.
  • Pemerintah menetapkan Juli 2026 sebagai Bulan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan meluncurkan Gerakan Nasional RANA yang fokus membangun empat ruang aman di keluarga, sekolah, ruang publik, dan digital.
  • Tantangan perlindungan anak semakin kompleks dengan meningkatnya ancaman melalui ruang digital, memerlukan literasi digital dan kemampuan anak melindungi diri serta kolaborasi lintas sektor masyarakat.
  • Forum Anak Nasional menghimpun ribuan aspirasi anak dari berbagai daerah dalam Suara Anak Indonesia 2026 untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari pengalaman nyata anak yang beragam.

MENJELANG Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan aspirasi anak harus menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan yang inklusif. Komitmen tersebut diharapkan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan anak sekaligus memperkuat pemenuhan hak mereka secara berkelanjutan.

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan memilih berdialog dan mendengarkan langsung pengalaman anak-anak dalam kegiatan Jelajah Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Rusunawa Cakung Barat. Dalam suasana yang hangat, Veronica juga mengingatkan pentingnya membangun karakter sejak dini.

“Hari ini kami ingin mendengar langsung aspirasi anak-anak. Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal karena setiap anak berhak merasakan manfaat pembangunan,” kata Veronica Tan.

Menurut Veronica, Jelajah SAPA bukan sekadar agenda menjelang Hari Anak Nasional. Kegiatan itu menjadi sarana pemerintah memantau perlindungan anak sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas layanan.

Perlindungan anak memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai keluarga, sekolah, pemerintah, dunia usaha, media, hingga komunitas. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Saya mengajak seluruh pihak terus menghadirkan lingkungan yang bebas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi maupun penelantaran. Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Veronica.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....