Sensus Ekonomi 2026, Momentum Bangun Kepercayaan Publik

SEJAK pertengahan bulan Juni 2026, petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

Namun para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena banyak diantara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus.

Jangankan memberikan data, kedatangan petugas sensus pun kadang tidak diterima. Sikap antipati masyarakat juga terlihat dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan sensus.

Warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus. Sayangnya, banyak yang bernada sinis dan meremehkan, bahkan yang lebih ekstrem mengajak orang lain untuk menolak sensus.

Dari sekian banyak postingan dan komentar warganet yang negatif, memang masih ada yang bersikap positif. Meski jumlahnya tidak banyak, dan kalau dilihat dari komentarnya kebanyakan memang mereka yang sudah paham untuk apa sensus diadakan.

Untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap pelaksanaan SE2026, memang harus dilakukan survei yang menyeluruh. Tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus, menjadi 'lampu kuning' bagi Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pelaksana SE2026.

Partispasi publik akan menentukan sukses tidaknya sensus yang dilakukan. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang dibutuhkan, akan menentukan kualitas data yang dihasilkan.

Kualitas data menjadi penting, karena data itulah yang akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan. Terutama kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.