PRESIDEN Prabowo Subianto, menggelar rapat terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026, di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Jawa Barat. Rapat tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umroh (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf; Wakil Menteri (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsyurijal. Selain itu, rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri Anggota Komisi VIII Abidin Fikri, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, rapat tersebut merupakan permintaan langsung Komisi VIII DPR RI. Hal ini ditujukan, untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Beliau (Presiden Prabowo), memenuhi permohonan dari Komisi VIII, dan sekaligus dari tim pengawas haji, dan dari Kementerian Haji. Untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini," kata Prasetyo kepada wartawan, di Padepokan Garuda Yaksa, Bohong Koneng Jawa Barat, Rabu 17 Juni 2026.

Sementara itu terkait dengan rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji 2026. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, terdapat 20 poin catatan evaluasi yang akan diserahkannya ke Presiden Prabowo.

"Banyak banyak. Jadi, beberapa ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Dahnil.

Ia lebih lanjut menuturkan, catatan tersebut akan dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Hal ini diungkapkannya, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan ibadah haji yang lebih baik, bagi masyarakat Indonesia.

"Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik," kata Dahnil.