Berstatus Pegawai BUMN, Lowongan Kerja KDKMP dan KNMP Disorot Masyarakat
- 16 Apr 2026 18:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Lowongan kerja Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), disorot jutaan pasang mata masyarakat Indonesia
- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan mengatakan, rekrutmen ini bertujuan mencari calon yang kompeten
- Seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan
- Jadi tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan, pembangunan desa menjadi kunci utama. Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, Kamis 16 April 2026. Politikus PAN ini menekankan, pentingnya implementasi Asta Cita ke-6 yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah.
“Salah satu fokus Asta Cita ke-6 adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan. Ini harus dimulai dari desa,” ujar Yandri.
Yandri mengungkapkan, persoalan kemiskinan ekstrem masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Di NTB sendiri, tercatat masih terdapat lebih dari 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya. “Kalau ekonomi desa meningkat, maka kemiskinan akan turun, ini yang harus kita keroyok bersama,” ucap Yandri.
Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Desa telah menyiapkan 12 program aksi pembangunan desa. Salah satu program unggulan adalah pembentukan KDKMP sebagai instrumen penggerak ekonomi desa.
Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk hampir 34 ribu Kopdes, dengan sekitar 5.500 di antaranya telah beroperasi penuh. “Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikawal bersama oleh kepala daerah, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat desa,” kata Yandri.
Yandri juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, terkait dana desa yang disebut-sebut dipotong oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar.
“Dana desa tidak diambil atau dipotong oleh pemerintah pusat. Yang dilakukan adalah perubahan tata kelola agar lebih produktif dan berdampak langsung,” ujar Yandri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....