Proses Rekrutmen KDKMP dan KNMP Dipastikan Adil tanpa Ordal

LOWONGAN kerja Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), disorot jutaan pasang mata masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, bagi pelamar yang diterima akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Rekrutmen pegawai KNMP dan KDKMP diharapkan masyarakat, berproses secara transparan dan adil tanpa adanya kekuatan 'calo' ataupun 'orang dalam' (ordal). Mengingat, pemerintah membuka 35.476 lowongan kerja dengan berbagai posisi pada KDKMP dan KNMP.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan mengatakan, rekrutmen ini bertujuan mencari calon yang kompeten. Menurut dia, pemerintah mencari putra terbaik bangsa untuk mengelola KDKMP dan KNMP.

"Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia. Rekrutmen untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," kata Ketum PAN ini dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu 15 April 2026.

Nantinya, kata Zulhas, mereka yang diterima kerja akan bekerja selama dua tahun sebagai pegawai BUMN PWKT. Tepatnya, sesuai skema program untuk penguatan operasional.

Zulhas merinci, sebanyak 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi KDKMP. Dam, status kepegawaian berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai KNMP. Dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Dalam proses rekrutmen ini, Zulhas menuturkan, pemerintah akan melakukan seleksi terbuka untuk umum. Pendaftaran telah dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id.

Seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun. Zulhas menegaskan seleksi tidak dipungut biaya alias gratis.

"Seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan. Selain itu, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun," ucap Zulhas.

Ia menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui situs resmi tersebut dan memastikan proses seleksi akan berlangsung secara adil. Zulhas mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui proses seleksi resmi.

Pembangunan Desa jadi Kunci Wujudkan Ekonomi Merata

Pemerintah menegaskan, proses rekrutmen nasional bagi pegawai KDKMP serta KNMP akan dilakukan secara adil. Proses ini hanya akan menyaring sosok-sosok terbaik tanpa membuka ruang praktik tidak resmi.

Pemerintah juga memastikan tidak ada jalur khusus maupun ordal dalam proses seleksi tersebut. Seluruh pelamar wajib mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan panitia seleksi nasional.

“Jadi tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan. Tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” ujar Zulhas.

Ia menjelaskan, pendaftaran hanya bisa dilakukan secara terpusat melalui laman phtc.panselnas.go.id tanpa dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu. Berbohong (jangan mudah percaya),” kata Zulhas.

Ia mencontohkan, pelamar dari daerah penempatan akan lebih diprioritaskan apabila memiliki skor yang sama dengan pelamar dari luar daerah. Namun, keputusan akhir tetap berdasarkan hasil seleksi terbaik.

“Kalau yang layak, yang bagus, dia akan mendapat (posisi tersebut). Yang terbaik dia tentu akan mendapatkannya,” ujar Zulkifli. “Jadi, ikuti proses seleksi dengan baik.”

Pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih Target Selesai Mei 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan, pembangunan desa menjadi kunci utama. Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, Kamis 16 April 2026. Politikus PAN ini menekankan, pentingnya implementasi Asta Cita ke-6 yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah.

“Salah satu fokus Asta Cita ke-6 adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan. Ini harus dimulai dari desa,” ujar Yandri.

Yandri mengungkapkan, persoalan kemiskinan ekstrem masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Di NTB sendiri, tercatat masih terdapat lebih dari 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya. “Kalau ekonomi desa meningkat, maka kemiskinan akan turun, ini yang harus kita keroyok bersama,” ucap Yandri.

Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Desa telah menyiapkan 12 program aksi pembangunan desa. Salah satu program unggulan adalah pembentukan KDKMP sebagai instrumen penggerak ekonomi desa.

Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk hampir 34 ribu Kopdes, dengan sekitar 5.500 di antaranya telah beroperasi penuh. “Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikawal bersama oleh kepala daerah, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat desa,” kata Yandri.

Yandri juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, terkait dana desa yang disebut-sebut dipotong oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

“Dana desa tidak diambil atau dipotong oleh pemerintah pusat. Yang dilakukan adalah perubahan tata kelola agar lebih produktif dan berdampak langsung,” ujar Yandri.

KDKMP Diharapkan Penuhi Kebutuhan Pasar Dalam Negeri

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah menargetkan 100 kampung nelayan selesai pembangunannya pada Mei 2026.

“Bagaimana pembangunan Kampung Nelatan Merah Putih bisa menjadi speed up di tahun ini. Kita sudah bangun 100 titik, semua diperkirakan akhir Mei selesai,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kepada wartawan di Istana Kepresidenan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa 7 April 2026.

Menteri Trenggono mengatakan, 100 kampung nelayan, pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah 65 titik dan tahap kedua, sebanyak 35 titik kampung nelayan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan untuk tahun 2026. Pembangunan kampung nelayan difokuskan di wilayah Indonesia timur.

“Berikutnya yang 1.000 di tahun 2026 secara pararel kita akan kerjakan. Dan fokusnya adalah ke Indonesia timur,” kata Trenggono.

Pemerintah juga akan mempersiapkan pengawasan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan SDM sangat penting karena mereka yang akan mengelola kampung nelayan.

“Pengawasan kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan Presiden Prabowo,” ujar Menteri Trenggono.

Kampung Nelayan Dikelola 2.000 Kepala Keluarga

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong, penguatan KDKMP sebagai penggerak ekonomi nasional. Ia berharap Koperasi desa dapat mampu menggerakkan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri secara mandiri.

“Semua koperasi terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus menjadi kekuatan menggerakkan ekonomi kita. Langkah ini dilakukan agar bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa 14 April 2026.

Ia menambahkan, koperasi juga diharapkan berperan dalam mempercepat swasembada pangan. Sekaligus untuk menuju kemandirian energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus memproduksi sendiri dan memenuhi pasar kita sendiri secara mandiri. Terutama untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Ia mengatakan penguatan koperasi desa juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pemerintah, kata dia, menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional turun di bawah lima persen pada 2029.

“Kami akan bekerja keras agar koperasi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional. Koperasi diharapkan ikut berperan aktif mengatasi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ucap Muhaimin.

Ia menambahkan pemerintah akan terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini juga termasuk menampung produk lokal dari sektor pertanian hingga ekonomi kreatif.

“Koperasi harus mampu menjadi penyerap hasil produksi pangan dan pertanian masyarakat. Gerai koperasi juga diharapkan menjadi sarana tumbuhnya produktivitas lokal serta penguatan ekonomi masyarakat,” ucap Muhaimin.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1.100 desa nelayan Merah Putih rampung tahun 2026. Nantinya desa nelayan akan dikelola oleh 600-2.000 kepala keluarga (KK).

“Desa Nelayan Merah Putih rencananya kita bangun 1.100 untuk tahun 2026, dan operasional 90 persen. Satu Desa Nelayan Merah Putih akan mengelola 600-2.000 KK,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam berdiskusi dengan sejumlah tokoh disiarkan melalui kanal YouTube Prabowo Subianto, dikutip pada Minggu 22 Maret 2026.

Presiden Prabowo mengatakan keberadaan Desa Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Pemerintah membangun infrastruktur yang dibutuhkan nelayan seperti pabrik es, SPBU khusus nelayan hingga bantuan kapal.

Presiden Prabowo menjelaskan Biak, Provinsi Papua menjadi salah satu percontohan desa nelayan. Penghasilan nelayan meningkat 60-80 persen karena ada Desa Nelayan Merah Putih.

“Kita bukan menciptakan lapangan kerja baru tapi meningkatkan taraf hidup. Yang tidak punya es, kita bangun pabrik es, susah solar maka kita buka SPBU khusus nelayan,” ujarnya.

“Yang tadinya kapal hanya bisa melaut 24 jam maka kita bikin tiga kali. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilan nelayan 60-80 persen, ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan 5.000 desa nelayan rampung pada 2029 mendatang. Nelayan diharapkan dapat mengakses ekosistem perikanan secara terintegrasi, mulai dari kapal tangkap, dermaga.

Selanjutnya stasiun pengisian bahan bakar kapal, hingga fasilitas pendingin (cold storage) untuk penyimpanan hasil perikanan. Presiden Prabowo menilai kebijakan ini penting karena kelompok nelayan selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai.

"Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es, kita akan bikin cold storage, kita akan bikin dermaga. Kita akan bagikan kapal-kapal, kita akan siapkan kendaraan," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook, Jumat, 13 Februari 2026.