KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mendorong banyak negara memperkuat ketahanan energi guna menghadapi potensi gangguan pasokan dunia.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi turut merasakan dampak situasi tersebut. Pemerintah bergerak cepat menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas energi nasional tetap aman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengantisipasi krisis energi global. Usulan ini merespons risiko lonjakan harga minyak yang dapat menekan fiskal dan ekonomi nasional.

Airlangga menyebut kebijakan Perppu pernah digunakan saat krisis pandemi Covid-19 melanda Indonesia sebelumnya. Saat itu, defisit APBN dapat melebar melampaui batas tiga persen terhadap produk domestik bruto.

Dalam Sidang Kabinet, Airlangga menegaskan potensi kenaikan harga minyak akibat konflik kawasan Teluk. Kondisi ini dinilai berisiko membuat batas defisit APBN sulit dipertahankan pemerintah.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Airlangga.

Krisis Timur Tengah dan Ancaman Energi Global

Konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia yang sangat vital. Gangguan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi global serta memperbesar ketidakpastian pasokan negara importir.

Selat Hormuz menjadi jalur utama distribusi minyak dunia yang sangat strategis bagi perdagangan energi global. Jika jalur tersebut terganggu, dampaknya langsung dirasakan pasar global termasuk Indonesia sebagai negara importir energi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia saat ini. Jalur tersebut diketahui menyumbang sekitar 20 persen perdagangan minyak global termasuk untuk Indonesia.

"Selat Hormuz itu ya, di situ adalah salah satu pusat perdagangan BBM untuk kebutuhan dunia, utamanya untuk Indonesia. Kalau itu tidak ada transaksi, berarti kan dampaknya BBM akan naik," kata Pengamat Ekonomi, Sutardjo Tui kepada RRI.

Kenaikan harga minyak dunia berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dapat memperberat tekanan fiskal di tengah posisi APBN yang masih dalam kondisi defisit.

"BBM naik, mungkin minggu-minggu depan ini terjadi gejolak luar biasa tentang kita punya Rupiah pasti akan melemah," ucap Sutardjo.

Rapat Istana-Hambalang: Antisipasi Energi dan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri membahas kesiapan energi nasional menghadapi situasi global. Pertemuan juga menyoroti dampak terhadap sektor ekonomi serta daya beli masyarakat secara luas.

Rapat berlangsung di Hambalang dan Istana Merdeka dengan fokus pada kesiapan menjelang Idulfitri. Pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terutama pangan dan energi tetap aman serta terjaga.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pasokan energi dan pangan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Presiden meminta stabilitas distribusi tetap terjaga agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

"Presiden menerima beberapa menteri di Hambalang membahas kesiapan Idulfitri," kata Teddy. Pemerintah juga mengevaluasi program prioritas termasuk swasembada pangan dan energi nasional.

Selain itu, pemerintah menyoroti fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Pergerakan harga yang cepat dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif.

"Kita tahu kemarin harga BBM naik mencapai di atas USD 100 per barel. Tadi hari ini sudah turun dibawah USD100 per day sekitar USD80-USD90 per barel," ujarnya.

Swasembada Energi sebagai Strategi Utama

Pemerintah mendorong penguatan produksi energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional secara bertahap.

Presiden menilai swasembada energi menjadi kunci agar Indonesia tidak mudah terdampak gejolak global. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat dalam negeri.

Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi nasional. Potensi tersebut mencakup komoditas pertanian hingga energi terbarukan yang belum dimanfaatkan optimal.

"Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri," ujar Presiden Prabowo.

Selain energi, kekayaan alam juga memperkuat ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Stabilitas pangan dinilai turut mendukung kemampuan negara menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

"Kita sudah punya rencana swasembada energi, yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi. Tapi kita harus percepat," kata Presiden.

Presiden juga menyoroti potensi energi alternatif dari sumber daya domestik seperti sawit dan singkong. Selain itu, energi panas bumi dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi nasional.

"Kita punya geothermal yang sangat besar, terbesar kedua di dunia. Belum dieksploitasi sepenuhnya," ujar Presiden.

Transisi Energi dan Konversi Pembangkit

Pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan sebagai bagian strategi jangka panjang nasional. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang rentan fluktuasi harga global.

Salah satu kebijakan utama adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi tenaga surya di berbagai daerah. Program ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dalam kapasitas besar dalam waktu singkat. Pemerintah menyiapkan proyek hingga 100 gigawatt sebagai bagian percepatan transisi energi nasional.

"Kita akan melaksanakan elektrifikasi, energi terbarukan dari surya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan membangun energi 100 GW," ucap Presiden.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan percepatan konversi pembangkit diesel dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengganti pembangkit berbahan bakar solar dengan energi terbarukan secara bertahap.

"Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action. Pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel," ujar Bahlil.

Ia menegaskan proses konversi dilakukan paralel agar tidak mengganggu pasokan listrik masyarakat. Pembangkit baru akan disiapkan sebelum pembangkit diesel dihentikan operasionalnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan adanya investasi asing langsung untuk pembangunan pabrik panel surya di Indonesia. Nilai investasi tersebut mencapai sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat.

Rosan menjelaskan dana investasi itu telah mulai masuk sejak pertengahan 2025. Saat ini pembangunan fasilitas produksi panel surya tersebut masih berlangsung.

“Investasi itu sudah masuk sejak pertengahan 2025. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih hampir satu setengah tahun, nilai investasinya sekitar 1,4 miliar dolar AS,” kata Rosan.

Efisiensi Konsumsi Energi Nasional

Pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak nasional. Kebijakan ini menjadi bagian penting transformasi energi sektor transportasi yang terus berkembang.

Selain itu, pemerintah mengupayakan peralihan penggunaan LPG ke kompor listrik di sektor rumah tangga. Langkah ini diharapkan menekan impor energi sekaligus mengurangi beban subsidi dalam APBN.

Menteri Bahlil menyebut konversi kendaraan listrik dilakukan bertahap mengingat jumlah kendaraan berbahan bakar bensin sangat besar. "Percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin," kata Bahlil.

Presiden juga mendorong percepatan penggunaan kompor listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Kebijakan ini dinilai penting menjaga stabilitas energi nasional di tengah fluktuasi harga global.

"Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik. Itu bisa mengantikan kompor dari LPG," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.

Brian menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas energi nasional. Selain itu juga untuk bertahan ditengah fluktuasi harga bahan bakar global.

Konversi energi, lanjut dia, juga diarahkan untuk memperkuat penggunaan energi yang lebih efisien. Ia memastikan, kementeriannya akan berperan mendukung kebijakan tersebut melalui penguatan riset dan kajian ilmiah dari perguruan tinggi.

"Jadi itu kita tentu, karena Kementerian Diktisaintek, sifatnya kita mendukung hasil-hasil kajian. Kita percepat, kajian-kajian, penelitian-penelitian terkait tiga hal tadi, itu kita akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri ESDM," ujar Brian.

Antisipasi Krisis dan Penguatan Cadangan Energi

Pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi potensi gangguan distribusi energi global akibat konflik Timur Tengah. Diversifikasi sumber impor menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Selain itu, penguatan cadangan energi nasional terus dilakukan untuk menghadapi kondisi darurat. Pemerintah menargetkan cadangan energi mampu bertahan lebih lama saat terjadi krisis global.

Pasokan LPG nasional dipastikan tetap aman melalui pengalihan sumber impor ke wilayah lain. Kebijakan ini diambil menyusul dinamika geopolitik global yang mempengaruhi rantai pasok energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sebagian impor LPG Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah. Namun kini pemerintah mulai mengalihkan pasokan dari negara lain untuk menjaga stabilitas energi nasional.

“Impor LPG kita dari Timur Tengah mencapai 20 persen dari total 7,6 juta ton impor,” ujarnya. Ia menambahkan sebagian besar impor LPG Indonesia kini berasal dari Amerika Serikat.

Pemerintah juga menyiapkan kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok energi alternatif. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

“Dengan kondisi sekarang, kita ambil kontrak jangka panjang dengan AS dan beberapa negara lain,” ujarnya. Pemerintah juga menjadwalkan kedatangan tambahan kargo LPG dalam waktu dekat.

“Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret 2026,” ujarnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pasokan energi menjelang dan setelah Idulfitri.

Bahlil juga memastikan pasokan solar nasional berada dalam kondisi aman karena dipenuhi dari produksi dalam negeri. Operasional proyek RDMP Balikpapan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar nasional.

“Solar kita sudah aman dari dalam negeri, RDMP Balikpapan membantu kita mengurangi impor solar,” kata Bahlil. Pemerintah juga menyiapkan alternatif impor minyak mentah dari luar kawasan Timur Tengah.

Efisiensi Anggaran dan Pola Kerja di Tengah Krisis Energi

Pemerintah mulai mengkaji langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap tekanan energi dan ekonomi global. Salah satu wacana yang muncul adalah pengurangan gaji menteri dan pimpinan lembaga negara.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak melakukan penghematan konsumsi bahan bakar minyak nasional. Langkah ini dinilai penting merespons lonjakan harga minyak akibat konflik global.

“Kita sekarang harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Presiden. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh lengah meski saat ini kondisi masih relatif aman.

Presiden menilai eskalasi konflik global berpotensi berdampak pada harga energi dan pangan domestik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menekan dampak ekonomi.

Ia mencontohkan sejumlah negara telah menerapkan kebijakan penghematan energi secara ketat. Langkah tersebut mencakup pembatasan operasional kendaraan hingga pengurangan aktivitas pemerintah.

“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini,” ujar Presiden.

Presiden mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan penghematan yang tepat. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah serta pengurangan hari kerja dalam sepekan.

“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” ujar Presiden. Kebijakan ini juga dinilai dapat menekan beban anggaran negara secara signifikan.

Presiden menegaskan penghematan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas fiskal nasional. Pemerintah berharap defisit anggaran tidak semakin melebar akibat tekanan global.

“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” kata Presiden. Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran dalam menghadapi ketidakpastian global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat negara harus menjadi contoh dalam penghematan anggaran. Kebijakan efisiensi dinilai penting untuk menekan pembengkakan belanja negara.

“Kepala Negara menginginkan adanya penerapan efisiensi pada jajaran pemerintahan,” ucap Prasetyo. Penghematan juga dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi BBM.

“Misalnya bagaimana bermigrasi ke transportasi publik, serta mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas,” katanya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi energi secara signifikan.

Menjaga Stabilitas dan Masa Depan Ketahanan Energi

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi dampak global akibat konflik Timur Tengah. Ia menilai situasi ini berpotensi menimbulkan tantangan yang harus dihadapi bersama.

"Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan, kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan," ujar Presiden. Ia menekankan pentingnya keberanian menghadapi situasi sulit secara terbuka.

Presiden menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut. Ia juga menyebut Indonesia memiliki kekuatan untuk melewati situasi sulit yang sedang terjadi.

"Kita punya kekuatan yang besar," ucap Presiden menegaskan optimisme menghadapi tekanan global. Pemerintah juga akan menyampaikan kondisi nasional secara terbuka kepada masyarakat.

Kebijakan energi yang disusun pemerintah tidak hanya berfokus pada jangka pendek semata. Strategi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Ke depan, ketahanan energi nasional sangat ditentukan konsistensi implementasi kebijakan yang telah dirancang. Dengan langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadapi gejolak global dengan lebih tangguh.