RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memastikan bahwa pemerintah memperketat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikannya, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta.

Pengetatan penggunaan anggaran ini dijelaskannya, melalui kebijakan efisiensi terhadap seluruh instansi pemerintahan. Hal ini diungkapkannya telah berlangsung sejak jauh-jauh hari.

Dimana dijelaskan Mensesneg, bahwa pemerintah terus melakukan penyisiran alokasi penggunaan anggaran APBN. Sehingga menurut Mensesneg, kondisi defisit APBN saat ini, bukanlah dampak dari eskalasi yang khususnya terjadi di Timur-Tengah (Tim-Teng).

"Memang tanpa ada kejadian yang kemarin pun, itu kan terus berusaha untuk melakukan apa yang namanya penyisiran (penggunaan APBN). Jadi sebelum (serangan AS-Israel ke Iran), kejadian itu (sudah efisiensi)," kata Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa penyisiran dilakukan terhadap sejumlah kegiatan ataupun penggunaan APBN yang dinilai tidak memiliki urgensi. Bahkan diungkapkan Mensesneg, salah satunya yakni seperti dengan melakukan seleksi ketat terhadap perjalanan dinas para pejabat negara.

"Perjalanan dinas luar negeri, itu terus kami perketat. Bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan ijin, itu memperketat untuk perjalanan dinas luar negeri, kemudian belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus menerus (diperketat)," ujarnya.

Untuk mematangkan efisiensi APBN tersebut, Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Bahkan pengetatan penggunaan anggaran ini diungkapkannya, juga turut langsung melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami itu sering berkoordinasi dan berkumpul untuk terus melakukan proses tadi itu, jadi kita sisir ulang mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif. Tentunya Kementerian Keuangan, kita akan selalu rutin untuk berkoordinasi," imbuh Mensesneg.