RRI.CO.ID, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mempertegas penetapan tersangka melalui dua alat bukti. Ketentuan tersebut dinilai memperkuat kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Menurutnya, KUHAP baru merupakan pembaruan sistem hukum pidana nasional melalui proses harmonisasi berbagai ketentuan. Peny0usunannya juga mempertimbangkan perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaruan hukum yang telah melalui proses harmonisasi. Aturan itu juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian perkembangan hukum acara pidana," ujarnya di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Salah satu putusan yang menjadi perhatian ialah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengatur perlunya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan.

Akan tetapi, ketentuan itu berlaku pada rezim KUHAP lama. Berlakunya KUHAP baru menghadirkan paradigma sekaligus pengaturan yang berbeda.

"Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami sesuai keberlakuan KUHAP saat itu. KUHAP baru menghadirkan paradigma penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti," katanya.

KUHAP baru juga mengatur mekanisme penetapan tersangka secara lebih tegas. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1).

Dalam aturan tersebut, penyidik dapat menetapkan tersangka setelah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan itu menjadi dasar utama dalam proses penetapan tersangka.

"KUHAP baru menegaskan penetapan tersangka didasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum," ucapnya.

Selain itu, KUHAP baru mengubah praktik yang berkembang berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tidak lagi menjadi syarat mutlak.

Penetapan tersangka dapat dilakukan apabila penyidik memenuhi standar pembuktian sesuai KUHAP baru. Dasarnya ialah terpenuhinya sedikitnya dua alat bukti yang sah.

"Sepanjang penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru. Penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa memeriksa calon tersangka sebagai saksi," katanya.

Di sisi lain, Rullyandi menilai perubahan KUHAP menjaga keseimbangan perlindungan hak warga negara. Aturan tersebut juga mendukung penegakan hukum yang efektif dan profesional.

"KUHAP baru tetap menjunjung tinggi due process of law. Aturan itu memberi ruang bagi aparat bertindak profesional berdasarkan alat bukti yang sah," ujarnya.