Menko Polkam: Presiden Tak Beri Perlakuan Khusus bagi Pelaku Korupsi

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Ia menyebut, penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa.

Djamari menyebut Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan amanah jabatan.

"Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya dalam Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan jika seluruh unsur daerah kompak. Ia menilai ketidakharmonisan antarlembaga justru akan merugikan masyarakat.

Menko Polkam juga mengingatkan ancaman disinformasi di ruang digital. Ia menilai ruang digital menjadi medan strategis yang harus diawasi bersama.

"Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan,” ujarnya.

Selain itu, Djamari meminta seluruh penyelenggara negara menjaga sikap dan perilaku. Ia menegaskan pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Djamari juga mengajak seluruh kepala daerah terus mengutamakan pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran tidak lelah bekerja demi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan.

Tito mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar.

Menurut Tito, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan.

"Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan," ujarnya.

Ia menjelaskan Forkopimda yang solid dapat mendeteksi konflik lebih cepat. Selain itu, pengawasan pemerintahan dan pencegahan korupsi juga dapat diperkuat.

Mendagri juga mendorong daerah menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga diminta lebih aktif.

Tito turut mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan daerah dinilai berperan penting dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.