RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Otoritas Jasa Keuangan memperkuat koordinasi pengembangan Innovative Credit Scoring (ICS). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan formal (unbankable).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko Dono Indarto, mengatakan ICS harus menjadi instrumen kebijakan strategis nasional. Menurutnya, pengembangan ICS tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi keuangan.

“Pengembangan ICS harus diarahkan untuk mendukung agenda besar inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana negara hadir membuka akses pembiayaan bagi masyarakat,” ujar Eko di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan keberhasilan implementasi ICS bergantung pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, pemanfaatan ekosistem Satu Data Indonesia dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dinilai sangat penting.

Eko Dono juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, ICS tidak boleh hanya mengandalkan data digital seperti telekomunikasi dan e-commerce.

“Perlu integrasi data lintas sektor, termasuk data sosial dan kependudukan. Ini penting agar skema pembiayaan benar-benar tepat sasaran bagi UMKM dan koperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif OJK, Dino Milano Siregar, mengatakan OJK tengah mengembangkan model ICS berbasis behavioral scoring. Sistem ini memanfaatkan data alternatif untuk menjangkau masyarakat tanpa riwayat kredit formal.

“ICS kami rancang untuk menjangkau segmen unbanked melalui pemanfaatan data alternatif dan analisis perilaku. Perluasan sumber data menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi pemeringkatan kredit,” ujar Dino.

Ia menambahkan OJK akan menerapkan ICS secara bertahap melalui pilot project di sejumlah wilayah prioritas. Namun, kualitas data kependudukan dan potensi penyalahgunaan data masih menjadi tantangan utama.

“Kami juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Penguatan pengawasan dan tata kelola data menjadi prioritas utama,” katanya.

Koordinasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis data. Pengembangan ICS juga diharapkan memperkuat ekosistem UMKM nasional melalui integrasi dengan koperasi dan komunitas masyarakat.

Ke depan, Kemenko Polkam dan OJK akan terus memperkuat sinergi lintas sektor. Langkah tersebut mencakup penyusunan regulasi berbagi data nasional yang aman dan akuntabel.