RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas nasional. Penegasan tersebut disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Palembang, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam juga mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Desk koordinasi tersebut ditujukan untuk memperkuat sinkronisasi penanganan karhutla secara nasional. Selain itu, desk ini juga berfungsi memperkuat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi. Membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” kata Djamari.

Ia menjelaskan Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Kondisi itu dipengaruhi karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran yang berulang.

Menurutnya, seluruh pihak tidak boleh lengah menghadapi musim kemarau tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di Sumatera Selatan datang lebih awal pada Mei 2026.

Karena itu, Menko Polkam meminta kepala daerah dan Forkopimda meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan melalui patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, dan aktivasi posko siaga.

“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.

Djamari juga mengajak masyarakat hingga media massa terlibat aktif dalam pencegahan karhutla. Menurutnya, satu titik api yang terlambat ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran besar.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan luas karhutla nasional terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai menunjukkan perbaikan tata kelola penanganan karhutla.

Ia menyebut luas lahan terbakar saat El Nino 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka tersebut turun menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menyampaikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu. Penanganan melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, relawan, hingga Masyarakat Peduli Api.