RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan pembentukan Jakarta Film Commission guna memperkuat ekosistem perfilman nasional. Hal ini diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional.

"Jika Jakarta Film Commission telah terbentuk, kami akan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan bagi sineas nasional," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Rabu, 10 Juni 2026. Menurut dia, dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi film Indonesia serta memperluas daya saing industri kreatif nasional.

Rano mengapresiasi perkembangan perfilman Indonesia yang mampu menarik jutaan penonton dan menjangkau pasar mancanegara. Menurut dia, pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas karya sineas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Film Ghost in the Cell misalnya tercatat meraih lebih dari 3,2 juta penonton selama masa penayangan. Selain itu, hak distribusi film tersebut telah dipasarkan ke berbagai negara di sejumlah kawasan dunia.

"Pencapaian internasional tersebut menunjukkan film Indonesia semakin mendapat perhatian dan kepercayaan pasar global saat ini," ujarnya. Wagub menegaskan keberhasilan itu menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan industri perfilman nasional dalam menghadapi persaingan internasional.

Rano menambahkan Indonesia mencatat perkembangan berbeda dibandingkan sejumlah negara yang mengalami penurunan jumlah penonton bioskop. Kondisi tersebut menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku industri film internasional untuk beraktivitas di Jakarta.

Wagub menilai pertumbuhan jumlah penonton film nasional menjadi indikator positif bagi keberlanjutan industri kreatif. Jakarta juga dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan perfilman dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam momentum Bulan Bung Karno, Rano turut menegaskan pentingnya seni dan budaya bagi pembangunan karakter bangsa. Menurut dia, seni dan film memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat.

"Presiden pertama RI menempatkan seni dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia," ucapnya. Dalam hal ini film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mampu merefleksikan kehidupan masyarakat secara luas.

Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan regulasi pendukung tengah disiapkan pemerintah daerah. Penyusunan aturan tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi kelembagaan Jakarta Film Commission saat ini.

Menurut Lusiana, Pemprov DKI juga menyiapkan skema insentif bagi pelaku industri perfilman nasional. Hal ini diharapkan dapat membantu produser meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas karya film Indonesia.

"Setelah seluruh regulasi dan kelembagaan selesai, insentif akan diterapkan untuk mendukung pertumbuhan industri film," ujarnya. "Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai Kota Sinema Indonesia."