RRI.CO.ID, Jakarta - Literasi perfilman di Indonesia dinilai semakin penting di tengah upaya meningkatkan kualitas penonton. Namun di sisi lain memunculkan dilema dengan keberadaan lembaga sensor film di Tanah Air.

Pengkaji Film Indonesia, Dyna Herlina Suwarto mengatakan, literasi film berkaitan erat dengan pemahaman klasifikasi usia. Terutama dalam hal menangani sensitivitas terhadap konten seperti kekerasan, pornografi, dan isu-isu problematik lainnya.

Menurutnya, persoalan ini menjadi fundamental karena Indonesia masih mempertahankan sistem sensor film, sekaligus mendorong penguatan literasi film. Padahal, di banyak negara lain kedua hal tersebut tidak berjalan beriringan.

"Di negara-negara yang cenderung liberal, pendekatan yang digunakan adalah literasi. Sementara negara yang lebih otoriter cenderung mengedepankan sensor," katanya dalam dialog Revisi UU Perfilman: Literasi dan Apresiasi via daring, Jumat, 17 April 2026.

Ia menilai, Indonesia berada dalam posisi unik karena mencoba menggabungkan fungsi sensor sekaligus promosi literasi film. Bahkan, lembaga sensor film turut mendorong literasi di kalangan pekerja film.

Namun demikian, ia berpandangan bahwa pendekatan tersebut perlu dievaluasi. Sebab, pelaku industri film cenderung lebih memilih penguatan literasi dibandingkan sensor.

Ia menjelaskan, literasi film tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menikmati film, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang luas. Literasi film dapat meningkatkan kemampuan bahasa, memperkenalkan kosakata baru, serta membuka wawasan terhadap berbagai isu dan pengetahuan.

"Literasi film adalah alat strategis, bukan hanya soal menonton. Tetapi juga membangun kemampuan berpikir dan selera estetika masyarakat,"

Ia menambahkan, rendahnya tingkat literasi di Indonesia turut memengaruhi perkembangan industri film. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara kemajuan para pembuat film dengan kemampuan apresiasi penonton.

Akibatnya, banyak karya film yang tidak mendapatkan respons optimal dari masyarakat karena keterbatasan literasi estetika. Ia menilai, penguatan literasi film perlu didorong melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa film memiliki peran strategis sebagai bagian dari peradaban dan identitas bangsa Indonesia. Film tidak hanya sekadar produk audiovisual, tetapi telah berkembang menjadi medium yang memuat berbagai nilai kebudayaan.

"Film merupakan akumulasi dari seni, teknologi, dan berbagai aspek. Ini yang menjadikannya memiliki posisi sangat strategis dalam kebudayaan," kata Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud, Ahmad Mahendra.