Kemenhaj Gorontalo Percepat Anggaran, Pengelolaan Aset Diperkuat

RRI.CO.ID, Gorontalo - Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo memperkuat tata kelola anggaran dan aset negara dengan mendorong percepatan realisasi anggaran sekaligus memastikan setiap aset digunakan sesuai kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung 5 hingga 9 Oktober 2026 di Hotel Pullman Jakarta.

Kanwil Kemenhaj Gorontalo diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Muhaiminul Aziz Yunus bersama Tim Keuangan Afian Mitali dan Tim BMN H. Wawan Loleh.

Forum evaluasi tingkat nasional tersebut dibuka Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenhaj RI A. Gunawan, didampingi Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kepala Bagian Keuangan. Kegiatan diikuti para Kabag TU Kanwil Kemenhaj dari seluruh Indonesia serta pengelola keuangan dan BMN dari Kanwil maupun UPT.

Muhaiminul mengatakan percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu perhatian Kanwil Kemenhaj Gorontalo pada sisa tahun anggaran 2026. Namun, percepatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan dan prinsip akuntabilitas.

“Kami bertekad mempercepat realisasi anggaran pada sisa triwulan berjalan ini tanpa mengabaikan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Tata kelola keuangan harus efisien, tepat sasaran, serta tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas,” kata Muhaiminul Aziz Yunus.

Menurutnya, penyerapan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian angka realisasi. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah.

Karena itu, evaluasi menjadi ruang untuk melihat kembali pelaksanaan anggaran yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dipercepat hingga akhir tahun.

Selain anggaran, pengelolaan BMN menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Muhaiminul menilai aset negara perlu dikelola secara tertib, profesional dan berdasarkan kebutuhan riil.

Pendataan dan inventarisasi yang akurat diperlukan agar keberadaan aset dapat diketahui secara jelas. Dengan demikian, pemanfaatan BMN dapat dioptimalkan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan.

“Pengelolaan BMN harus dilakukan secara profesional. Pengadaan aset baru juga harus berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga setiap aset yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Muhaiminul Aziz Yunus.

Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenhaj Gorontalo juga memaparkan kondisi terkini BMN di lingkungan kerja. Paparan mencakup pemanfaatan aset, pendataan dan inventarisasi, serta sejumlah tantangan dalam pengelolaannya.

Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan bagi Kanwil Kemenhaj Gorontalo untuk menyusun langkah optimalisasi aset dan memperkuat tata kelola keuangan pada sisa tahun anggaran 2026.

Pengelolaan anggaran dan aset yang baik diharapkan tidak hanya berdampak pada tertib administrasi. Lebih jauh, keduanya harus mampu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.

Muhaiminul berharap hasil evaluasi tingkat nasional dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di tingkat Kanwil. Dengan begitu, pengelolaan anggaran dan BMN di Gorontalo semakin efektif, transparan dan akuntabel.