KemenHAM Gorontalo Kejar Target RB dan Desa Sadar HAM

RRI.CO.ID, Gorontalo - Kantor Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo mulai memperkuat pelaksanaan sejumlah target kerja, mulai dari Reformasi Birokrasi (RB), Desa Binaan Sadar HAM hingga pembenahan administrasi pegawai, Senin 7 September 2026. Penguatan tersebut diarahkan Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Sarton Dali, dengan menekankan penyelesaian target berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja.

Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi. Setiap Kelompok Kerja (Pokja) diminta memastikan seluruh dokumen dan data yang menjadi tanggung jawabnya dipenuhi sesuai jadwal pada aplikasi RB.

Sarton mengatakan capaian sebelumnya dapat menjadi modal untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Wilker KemenHAM Gorontalo.

"Alhamdulillah, untuk B03 dan B06 kita sudah mendapat nilai 100. Insya Allah di B09 ini kita juga dapat memenuhi data dukung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di aplikasi RB," ucap Sarton.

Ia meminta capaian nilai 100 pada periode B03 dan B06 tidak membuat jajaran berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk menjaga ketepatan waktu serta kualitas dokumen pendukung RB.

Selain target Reformasi Birokrasi, pelaksanaan program Desa Binaan Sadar HAM juga menjadi perhatian. Penanggung jawab atau person in charge (PIC) diminta segera berkoordinasi dan menindaklanjuti hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Sarton, tindak lanjut program tidak dapat dipisahkan dari kelengkapan administrasi. Karena itu, setiap penggerak HAM diminta menyelesaikan dokumen administrasi sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya.

"Kalau administrasinya belum dipenuhi, kita belum bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Ini ditekankan kepada teman-teman penggerak HAM," kata Sarton Dali.

Sarton juga meminta seluruh pegawai bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kejelasan pembagian tugas dinilai penting agar pekerjaan tidak tumpang tindih sekaligus membantu organisasi mencapai target yang telah ditetapkan.

Perhatian khusus diberikan kepada pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru bergabung di lingkungan KemenHAM. Mereka diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pada unit kerja masing-masing.

Selain memahami tupoksi, PPPK juga diminta disiplin menyusun jurnal harian. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari pencatatan dan pelaporan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan setiap pegawai.

"Insya Allah ini sudah bisa dibaca di aplikasi. Hari ini mungkin kita belajar terkait dengan masing-masing tupoksi di bagian dan bidang," tambahnya.

Ia berharap penguatan internal tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja jajaran Wilker KemenHAM Gorontalo. Seluruh pegawai diminta tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memahami substansi pekerjaan dan target yang harus dicapai.

Sarton menambahkan keberhasilan program KemenHAM membutuhkan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas. Pemenuhan administrasi, pencapaian target RB, pelaksanaan Desa Binaan Sadar HAM serta peningkatan kapasitas pegawai harus berjalan secara beriringan.