Kanwil Kemenag dan Bawaslu Provinsi Gorontalo Perkuat Sinergi Cegah Politik Uang

RRI.CO.ID, Gorontalo — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dalam upaya mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, berintegritas, dan bebas dari praktik politik uang.

Hal itu mengemuka saat Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, H. Mahmud Yunus Bobihu, menerima kunjungan perwakilan Bawaslu Gorontalo di ruang kerjanya, Senin 24 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mahmud didampingi Ketua Tim Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah, Rizan Adam, serta Ketua Tim Humas dan Data Informasi, Hamdan Zain.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penjajakan kerja sama lintas lembaga yang diharapkan dapat diperkuat melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu dan Kanwil Kemenag Gorontalo.

Bawaslu menilai upaya menjaga kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Keterlibatan lembaga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting, terutama dalam mencegah praktik politik uang yang masih berpotensi terjadi.

Dalam kerja sama tersebut, Kemenag diharapkan dapat mengambil peran melalui pendekatan keagamaan. Nilai-nilai agama dinilai dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat untuk menolak politik transaksional dalam setiap proses demokrasi.

Selain pencegahan politik uang, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kegiatan keagamaan agar tidak dimanfaatkan sebagai ruang kepentingan politik praktis. Edukasi bersama diperlukan agar aktivitas keagamaan tetap berjalan sesuai fungsi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dibahas yakni penyampaian pesan antikorupsi dan antipolitik uang melalui khutbah Jumat. Penyuluh agama Islam dinilai memiliki posisi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas serta menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.

Pesan serupa juga dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya mengenai pentingnya menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. Kakanwil Kemenag Gorontalo, H. Mahmud Yunus Bobihu, menyambut baik inisiatif Bawaslu tersebut. Menurutnya, jaringan penyuluh agama yang tersebar hingga ke tengah masyarakat dapat menjadi kekuatan strategis dalam menyampaikan edukasi terkait demokrasi dan bahaya politik uang.

Mahmud mengatakan, peran penyuluh akan dioptimalkan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang.

Ia menambahkan, materi khutbah dan pembinaan keagamaan dapat diarahkan untuk mendorong umat menggunakan hak politik secara bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

Kemenag Gorontalo selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk merumuskan bentuk kerja sama yang lebih konkret. Mahmud berharap MoU yang direncanakan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu melahirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat turut memperkuat pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai agama dan moral di Provinsi Gorontalo.