RRI.CO.ID, Gorontalo - Layar komputer dan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini semakin dekat dengan pekerjaan aparatur sipil negara. Namun, di tengah tuntutan pelayanan publik yang serba cepat, Kementerian Hak Asasi Manusia mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat ASN kehilangan etika, empati, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Digital yang digelar Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Aula Kantor Operasional Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Rabu 5 Agustus 2026.

Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai tersebut menjadi ruang untuk menguji bagaimana teknologi dapat benar-benar digunakan untuk mempercepat pekerjaan pemerintahan. Kepala Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, menilai perubahan struktur kementerian harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM, dan integritas pegawai agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta memuaskan bagi masyarakat di wilayah Gorontalo," ucap Mangatas Nadeak.

Inspektur Jenderal KemenHAM RI, Farid Junaedi, mengingatkan bahwa ASN merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, kecakapan menggunakan teknologi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap kode etik, terutama ketika ASN beraktivitas di ruang digital dan media sosial.

"Sebagai ASN, kita adalah pemersatu bangsa. Pemanfaatan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan media sosial harus ditujukan untuk mempercepat kerja serta memberikan pelayanan prima yang responsif, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai keterbukaan digital membuat kita melupakan etika, moral, dan tanggung jawab sebagai abdi negara," kata Farid Junaedi.

Peringatan tersebut menjadi penting di tengah semakin luasnya penggunaan media sosial oleh aparatur. Jejak digital, unggahan pribadi hingga cara merespons informasi dapat memengaruhi citra lembaga sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk memperkuat kemampuan teknis, akademisi sekaligus pakar digital Yogi Damai Syaputra, mengajak peserta mengubah cara pandang terhadap AI. Teknologi tersebut, menurutnya, bukan pengganti kemampuan berpikir ASN, melainkan alat untuk membantu manusia menganalisis persoalan dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Dalam sesi praktik, para pegawai mencoba sejumlah platform AI, seperti ChatGPT, Claude, Lovable, dan v0.dev. Dengan menggunakan pendekatan TAGC yang terdiri dari Task, Audience, Goal, dan Context, peserta bahkan dapat menyusun draf instrumen pengawasan hingga membuat prototipe sistem dashboard pelayanan publik dalam waktu singkat.

Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko. Yogi mengingatkan ASN agar tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk melakukan flexing, sekaligus tetap waspada terhadap halusinasi data dan bias informasi yang dapat berujung pada kesalahan komunikasi publik.

"AI tidak memiliki rasa, empati, dan nurani. Keputusan publik yang berkeadilan serta pelayanan yang human-centered tetap membutuhkan kehadiran dan sentuhan hati dari para ASN," tambah Yogi.

Aspek kemanusiaan dalam pelayanan diperkuat melalui materi komunikasi empatik dan penanganan konflik yang disampaikan Dr. Randi Saputra. Ia mendorong ASN membangun kemampuan mendengar secara aktif, mengelola emosi, menghindari prasangka, serta menyelesaikan persoalan masyarakat dengan pendekatan yang berorientasi pada solusi.

Banyaknya pengaduan masyarakat menjadi gambaran bahwa kebutuhan terhadap pelayanan yang responsif semakin besar. Karena itu, transformasi digital di KemenHAM Gorontalo diarahkan bukan sekadar membuat pekerjaan lebih cepat, tetapi memastikan teknologi benar-benar memperbaiki pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah.

Pada akhirnya, kecanggihan AI tidak akan menggantikan peran manusia dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan. Teknologi dapat membantu menemukan data, menyusun dokumen, menganalisis persoalan, dan membangun sistem, tetapi keputusan yang menyangkut hak masyarakat tetap membutuhkan integritas, empati, dan tanggung jawab ASN.