RRI.CO.ID, Gorontalo - Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terus bergerak memperkuat struktur kelembagaan di daerah guna memastikan pelayanan hak asasi manusia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Aula Kemenkum Gorontalo, Selasa 19 Mei 2026. Rapat evaluasi itu membahas kriteria peningkatan kelas dan penguatan kelembagaan Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo. Kegiatan dipimpin Ketua Tim Biro SDM, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana KemenHAM RI, Betni H. Purba, bersama jajaran Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo.

Dalam keterangannya, Betni menegaskan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan HAM lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan hak asasi di daerah.

“Kita merupakan bagian dari sejarah ini, kita baru memulai. Sekarang perjuangan kita adalah memastikan pelayanan HAM semakin kuat dan menjangkau masyarakat,” ucap Betni H. Purba.

Menurutnya, seluruh jajaran harus bekerja secara terpadu dan tidak menjadikan keterbatasan sumber daya manusia sebagai hambatan dalam meningkatkan pelayanan kelembagaan.

Betni juga meminta seluruh tim segera mempercepat penyempurnaan dokumen dan pemetaan isu-isu HAM yang berkembang di Gorontalo agar proses evaluasi berjalan sesuai target.

“Laporan ini harus segera diperbaiki dan dikejar penuntasannya melalui kerja keras,” kata Betni.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan KemenHAM bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat.

“Kanwil KemenHAM harus mampu mengayomi, melindungi hak-hak warga, dan mendorong masyarakat agar semakin melek HAM,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, meminta seluruh jajaran Wilayah Kerja Gorontalo menjaga sinergi dan konsistensi dalam mengawal progres penguatan kelembagaan di daerah.

“Kuncinya adalah kerja keras, sinergi yang kokoh, serta konsistensi dalam mengawal progres setiap harinya,” ujar Mangatas.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi teknis, pemeriksaan dokumen, dan pencocokan data dukung guna memastikan penguatan pelayanan HAM di Gorontalo berjalan optimal.