RRI.CO.ID, Gorontalo - Kementerian Hak Asasi Manusia wilayah kerja Gorontalo memastikan target kinerja dan realisasi anggaran tetap dikebut meski bulan Mei 2026 diwarnai banyak hari libur nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, dalam rapat internal yang digelar Senin 4 Mei 2026. Ia menekankan keterbatasan hari kerja efektif tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja.

Fokus utama diarahkan pada percepatan realisasi keuangan, khususnya alokasi anggaran Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) HAM serta Instrumen dan Penguatan (IDP) HAM yang didistribusikan ke tiga wilayah kerja, termasuk Gorontalo.

Selain itu, percepatan penyusunan data dukung untuk pembentukan kantor wilayah definitif menjadi perhatian utama yang harus segera dirampungkan.

“Kita segerakan terkait data dukung pembentukan kantor wilayah,” ucap Sarton Dali.

Agenda kerja bulan Mei juga difokuskan pada sejumlah sektor strategis, di antaranya pendampingan produk hukum daerah bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta penguatan kapasitas HAM bagi aparatur.

KemenHAM juga melakukan analisis terhadap enam Peraturan Daerah, termasuk Perda Bentor dan Perda Baca Tulis Al-Qur’an, guna memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM.

Program lainnya meliputi pembentukan Desa Sadar HAM dan Kampung Redam, koordinasi dengan pemerintah desa, serta mendorong pelaku usaha mengikuti penilaian risiko bisnis dan HAM melalui aplikasi Prisma.

Sarton turut mengingatkan seluruh aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan tidak bergantung pada pimpinan dalam memahami isu HAM.

“Kita tidak boleh hanya diam, semua harus siap bersaing dan menunjukkan kinerja terbaik,” tambahnya.