RRI.CO.ID, Gorontalo – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo terus memastikan penyaluran anggaran negara berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional di bidang kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh unit vertikal, termasuk KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa, berperan aktif dalam mengawal realisasi anggaran agar memberikan dampak nyata.

Ia menjelaskan, dalam sektor kedaulatan pangan, DJPb secara intens memonitor berbagai program seperti cetak sawah yang dialokasikan melalui dinas pertanian. Monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan optimal serta mengantisipasi kendala di lapangan sejak dini.

“Kami di DJPb beserta seluruh vertikal di bawahnya ada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa semuanya bekerja untuk menyalurkan anggaran terkait dengan ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi melalui program-program yang ada secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kami juga selalu memantau perkembangan realisasi anggaran dan hasil yang dicapai,” ujarnya Pada Dialog Interaktif Gorontalo pagi, Kamis 09 April 2026.

“Ketika ada kendala-kendala di lapangan, kita bisa tahu lebih awal untuk kemudian memitigasi risikonya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arie mengungkapkan bahwa dukungan anggaran untuk kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup stabilisasi harga, pembentukan cadangan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah melalui program pembelian beras oleh Perum Bulog dengan harga yang tetap, serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan penyuluhan bagi petani.

“Bentuknya bukan pemberian uang secara langsung, tetapi melalui program yang mendukung agar pertanian kita semakin maju dan pada akhirnya bisa mencapai swasembada,” jelasnya.

Di sektor energi, DJPb juga menyalurkan berbagai bentuk subsidi dari pemerintah pusat, seperti subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Untuk wilayah Gorontalo, nilai subsidi listrik pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp182 miliar.

“Ini angka yang cukup besar. Masyarakat pengguna listrik 450 watt mendapatkan subsidi dari negara. Namun memang banyak yang tidak menyadari karena sudah terasa seperti bagian dari sistem yang ada,” ungkapnya.

Menurut Arie, edukasi kepada masyarakat penting dilakukan agar publik memahami bahwa pemerintah hadir dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai skema subsidi.

Selain itu, dalam mendukung kedaulatan ekonomi, DJPb juga mengawal program penguatan UMKM, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Secara umum, fungsi Kanwil DJPb adalah melakukan pembayaran dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran yang mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (RA)