RRI.CO.ID, Gorontalo – Respon masyarakat terhadap pengetatan anggaran bantuan sosial di tahun 2026 ini cukup beragam khususnya di Kabupaten Boalemo. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, Sofianti Talibo, meskipun sebagian besar masyarakat memahami perubahan tersebut secara realistis, beberapa ketegangan sosial juga muncul di akar rumput.

Sofianti menjelaskan, pengetatan anggaran di tahun 2026 ini berhubungan dengan perubahan sistem dan data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan. Awalnya, Kabupaten Boalemo menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Namun, mulai tahun ini, sistem tersebut telah digantikan dengan Data Terpadu Sistem Nasional (DTSN).

"Respon masyarakat Boalemo terhadap bantuan akibat pengetatan anggaran di tahun 2026 ini cukup beragam, mulai dari pemahaman yang realistis hingga munculnya beberapa ketegangan sosial di akar rumput. Nah, berdasarkan dinamika yang ada di lapangan, tentunya ini merupakan gambaran atau respon masyarakat," ujar Sofianti pada Dialog Interaktif, Selasa 20 Januari 2026.

"Adanya perubahan data tentunya membawa dinamika di lapangan. Yang pertama, penerima bantuan awalnya terdaftar, namun setelah dilakukan pemutahiran data dan disesuaikan dengan desilnya, ada beberapa yang tidak lagi menerima bantuan," Tambahnya

Menurut Sofianti, perubahan data ini berimbas pada sejumlah masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan, namun kini terpaksa dihentikan karena sudah tidak memenuhi kriteria berdasarkan pemutahiran data. Hal ini, tentu saja, menimbulkan reaksi negatif, terutama dari mereka yang merasa tidak lagi mendapatkan hak yang sebelumnya mereka terima.

“Yang tidak menerima ini sudah kami berikan penjelasan-penjelasan ke masyarakat. Di mana saat ini terjadi perubahan data, sehingga perhitungan tingkat kesejahteraan seseorang sudah ditentukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya

Sofianti juga menyentuh soal kecenderungan yang muncul dari kalangan masyarakat berusia kerja atau produktif. Banyak dari mereka merasa 'terpinggirkan' karena tidak lagi menerima bantuan sosial meski berada dalam kelompok usia yang masih aktif bekerja. Menurutnya, hal ini berhubungan langsung dengan ketepatan pemutahiran data yang dilakukan oleh pemerintah.

“Masyarakat yang berusia kerja itu masih merasa di anak tirikan atau dikesampingkan karena memang mereka masih dalam usia produktif. Namun, hal ini kembali kepada pemutahiran data itu sendiri. Ketika dilakukan pemutahiran data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak layak atau tidak lagi memenuhi kriteria, maka bantuan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” terang Sofianti

Ia juga menegaskan, proses pemutahiran data ini merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Meskipun ada ketegangan sosial, Sofianti berharap masyarakat bisa lebih memahami bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial agar lebih adil dan merata.

Sofianti menyarankan bahwa langkah selanjutnya adalah intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan data dan kriteria penerima bantuan sosial. Ia percaya, dengan penjelasan yang lebih mendalam, masyarakat akan lebih menerima perubahan ini meski ada beberapa yang terdampak secara langsung.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perubahan ini. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan dapat menerima penyesuaian tersebut dengan lebih lapang dada,” tutup Sofianti

Dengan adanya perubahan sistem dan data yang lebih akurat, Sofianti optimis bahwa penyaluran bantuan sosial ke depannya akan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi ketimpangan sosial yang ada di Kabupaten Boalemo. (RA)