RRI.CO.ID, Jakarta - Suasana Java Rock di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2026 siang tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah tokoh organisasi, pengelola program, hingga praktisi tata kelola pangan berkumpul dalam sebuah diskusi bertajuk "Dampak Dapur SPPG MBG dalam Masyarakat Sekitar."

Bagi sebagian orang, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mungkin hanya dipahami sebagai pembagian makanan untuk masyarakat. Namun, dalam forum yang digelar Divisi Antar Lembaga Laskar Prabowo 08 itu, dapur MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlihatkan memiliki peran yang jauh lebih luas: menjadi penggerak ekonomi lokal.

Diskusi yang berlangsung secara hybrid tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, di antaranya Herry Yanson dari SPPG, Sahat Manalu selaku Ketua Yayasan dan SPPG, Dr. Nikendarti H. Gandini dari Badan Gizi Nasional, serta M. Nurman dari Badan Informasi Geospasial. Mereka membahas bagaimana sebuah dapur komunitas dapat membentuk rantai ekonomi baru di lingkungan sekitar.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Devi Taurisa, menyebut pentingnya masyarakat memahami bahwa Program MBG bukan hanya tentang makanan bergizi. Namun, juga tentang membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

"Program ini memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar, mulai dari peluang kerja hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal," ujarnya dalam diskusi tersebut.

Dampak itu mulai terlihat dari kebutuhan operasional dapur SPPG. Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan bahwa satu dapur MBG dapat menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja lokal. Sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar, termasuk ibu rumah tangga dan warga dari keluarga prasejahtera.

Di sisi lain, kebutuhan bahan baku pangan juga menciptakan peluang ekonomi baru. Beras, telur, ayam, daging, hingga sayuran diprioritaskan dibeli dari petani, peternak, dan UMKM lokal. Skema ini membuat perputaran ekonomi terjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Bagi pelaku usaha kecil, pola tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan pasar yang lebih stabil. Sementara bagi pemerintah, pendekatan itu dianggap mampu memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah sekaligus memperpendek rantai distribusi.

Tidak hanya berbicara soal dapur dan distribusi makanan, diskusi juga menyinggung pentingnya tata kelola program berbasis data. Penggunaan sistem pemetaan geospasial dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan Program MBG dapat menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Dari aspek kesehatan, Program MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda Indonesia. Penyediaan makanan bergizi seimbang, terutama protein hewani dengan kualitas terjaga, diharapkan dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan tumbuh kembang anak.

Meski demikian, para narasumber mengakui pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga konsistensi pengawasan kualitas pangan. Karena itu, evaluasi disebut akan terus dilakukan agar manfaat program dapat berjalan berkelanjutan.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, dapur-dapur SPPG perlahan mulai dipandang bukan sekadar tempat memasak. Dari ruang sederhana itulah, sebuah gagasan tentang kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi sosial coba dibangun bersama.