RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) khusus nelayan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.

Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum karena menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan dan ditetapkan sebagai proyek percontohan diantara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan Posbankum Nelayan dibentuk melalui layanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sumare, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Alhamdulillah Pos Bantuan Hukum Nelayan sudah kami bentuk. Kami melakukan beberapa pelayanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sumare. Masyarakat nelayan sangat terbantu karena salah satu layanan yang kami berikan adalah perlindungan hukum," kata Muhammad Yusuf, di kantor RRI Mamuju, Senin, 20 Juli 2026.

Menurutnya, pembentukan Posbankum merupakan hasil kolaborasi antara DKP Kabupaten Mamuju dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mendapat apresiasi karena menjadi layanan bantuan hukum pertama yang secara khusus menyasar komunitas nelayan. Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini hasil kolaborasi dengan Kementerian Hukum wilayah Sulawesi Barat. Alhamdulillah mendapat apresiasi karena baru pertama kali khusus di komunitas nelayan. Mamuju menjadi role model atau percontohan nasional dalam memberikan perlindungan kepada nelayan kecil," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mardiana, mengatakan Pos Bantuan Hukum Nelayan di Kabupaten Mamuju merupakan inisiatif pertama yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat.

Mardiana menjelaskan, keberhasilan pembentukan Posbankum di Mamuju akan menjadi bahan evaluasi untuk kemungkinan diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat.

"Kami akan melihat apakah kabupaten lain juga akan membentuk layanan yang sama. Yang jelas, Mamuju merupakan pilot project kami," ujarnya.

Meski telah resmi dibentuk, Mardiana mengatakan Pos Bantuan Hukum Nelayan di Desa Sumare masih dalam tahap persiapan operasional. Pihaknya akan memberikan pelatihan kepada tenaga bantuan hukum yang nantinya bertugas melayani masyarakat nelayan.

"Pos bantuan hukum ini baru tahap pembentukan, sehingga belum beroperasi. Nanti para legal yang akan bertugas akan kami berikan pelatihan terlebih dahulu. Sementara itu, Pos Bantuan Hukum yang berada di Desa Guluran sudah lebih dulu berjalan," pungkasnya.