RRI.CO.ID, Bandung - Program Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (Gema Jabar) tidak boleh bergeser menjadi pengganti kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Kekurangan guru di sekolah negeri harus diselesaikan melalui percepatan rekrutmen, bukan dengan terus mengandalkan mahasiswa di ruang kelas.

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai keterlibatan mahasiswa dalam Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (Probidik) merupakan bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada pemerintah daerah. Namun, kontribusi tersebut hanya bersifat transisi sembari menunggu kebijakan yang menyelesaikan akar persoalan.

"Ya, akibat pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, tidak ada pengangkatan. Tidak ada pengangkatan guru yang sudah sekian lama. Akibatnya kan ada kekosongan-kekosongan," kata Cecep, Senin 20 Juli 2026.

Ia berpandangan, kekosongan tenaga pendidik tidak dapat terus ditutupi melalui penugasan mahasiswa karena model tersebut tidak berkelanjutan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan guru dipenuhi melalui mekanisme resmi.

"Nah, saya sih berharap pemerintah cepat-cepat merespons, jangan sampai hanya mengandalkan mahasiswa ya yang tidak apa tidak bisa ditangani secara secara berkelanjutan ya. Jadi ini hanya sementara saja. Menurut saya itu sebetulnya jadi sumbangsih UPI kepada provinsi," ujarnya.

Selain menyoroti kebijakan pengangkatan guru, Cecep meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan yang lebih layak kepada mahasiswa peserta Gema Jabar. Perhatian tersebut dinilai penting, terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah dengan biaya hidup dan mobilitas lebih tinggi.

"Tapi juga provinsi sebaiknya memperhatikan para mahasiswa, khususnya ya di tempat-tempat yang jauh, itu harus difasilitasi, jangan dikasih Rp500.000 dalam sebulan, itu enggak adil," ucap Cecep.

Menurutnya, mahasiswa telah menyumbangkan kompetensi dan waktu untuk membantu sekolah yang mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya membiarkan mereka menanggung beban ekonomi selama menjalankan penugasan.

"Kasihan juga. Jadi tolong Pemprov juga memerhatikan, bagaimana mahasiswa itu tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk kegiatan itu. Mereka sudah berkorbankan ilmunya, harusnya dihargai," tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar peserta Gema Jabar tidak sampai mengeluarkan uang pribadi demi menjalankan program tersebut. Beban biaya ganda akibat harus tinggal di lokasi penugasan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Nah, kalaupun tidak bisa disebut honor seperti ASN, mahasiswa jangan sampai tombok dalam kehidupannya. Mereka juga sudah kos, banyak juga ya di tempat-tempat sini, di kampusnya, terus harus ke sana kos lagi. Jadi ini kan dobel pembiayaan. Jadi mohon Pemprov memperhatikan betul mahasiswa-mahasiswa UPI gitu lah menurut saya," pungkas Cecep.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan Program Gema Jabar di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Senin (13/7/2026). Program tersebut menerjunkan 1.147 mahasiswa UPI ke 364 SMA, SMK, dan SLB selama enam bulan untuk membantu sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik sekaligus memberikan pengalaman praktik mengajar bagi calon guru.