RRI.CO.ID, Sorong – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah pada musim haji mendatang. Permintaan itu disampaikan Irfan saat memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Sorong, Jumat, 17 Juli 2026. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dengan mengungkap berbagai kendala yang ditemui selama proses pelayanan.

"Evaluasi ini bukan sekadar ritual. Kita ingin evaluasi ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan haji untuk tahun depan. Silakan buka-bukaan mengenai berbagai kekurangan selama pelayanan, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai bahan perbaikan," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh masukan dari pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Haji, dan petugas penyelenggara ibadah haji akan menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk memperbaiki layanan pada musim haji berikutnya.

Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah mendukung kelancaran operasional haji 2026, termasuk jajaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat karena penyelenggaraan haji tahun ini dinilai berlangsung dengan sangat baik.

Irfan menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada jamaah.

Meski demikian, ia mengakui kementerian yang dipimpinnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini kebutuhan pegawai secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang, sementara jumlah SDM yang tersedia baru sekitar 3.600 orang.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kementerian Haji membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang berminat bergabung memperkuat organisasi.

Selain memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Haji di daerah, kunjungan kerja ke Papua Barat dan Papua Barat Daya juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Pada agenda yang sama, Menteri Haji memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya atas raihan penghargaan nasional di bidang istithaah kesehatan jamaah haji. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji.