Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung Terancam Kekeringan
- 17 Jul 2026 19:47 WIB
- Bandung
Poin Utama
- Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mencatat 748 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan hingga 17 Juli 2026.
- Kerusakan tersebar di 14 kecamatan dengan 29 hektare termasuk kategori kekeringan ringan dan 719 hektare dalam status waspada atau terancam kekeringan lebih parah.
- Luas areal pertanian yang terancam menunjukkan potensi krisis pangan dan perlu tindakan mitigasi dari pemerintah daerah.
RRI.CO.ID, Soreang - Ratusan hektar areal pertanian di Kabupaten Bandung terancam Kekeringan. Hingga 17 Juli 2026, Dinas Pertanian mencatat 748 hektare lahan pertanian terdampak yang tersebar di 14 kecamatan.
Dari total luasan tersebut, 29 hektare masuk kategori kekeringan ringan. Sisanya atau 719 hektare berada dalam status waspada atau terancam mengalami kekeringan lebih parah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, mengatakan data tersebut berasal dari laporan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di 31 kecamatan.
"Per 17 Juli, laporan yang kami terima menunjukkan ada 748 hektare lahan terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan," kata Ina.
Sejumlah wilayah yang kini menjadi perhatian karena rawan terdampak kekeringan di antaranya Arjasari, Paseh, Solokanjeruk, serta beberapa kecamatan lainnya.
Untuk membantu petani yang kesulitan air, Dinas Pertanian juga menyiapkan pompa air melalui Brigade Alsintan, kelompok pengelola alat dan mesin pertanian.
"Kalau petani membutuhkan pompa, kami siapkan dan bisa dipinjam tanpa biaya. Mereka cukup menghubungi call center Dinas Pertanian di 081-3165-2285," kata Ina.
Dinas Pertanian berharap langkah antisipasi ini dapat menekan risiko gagal panen di tengah musim kemarau yang mulai berdampak pada lahan pertanian Kabupaten Bandung.
Menghadapi kondisi itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung pun meminta petani tidak memaksakan menanam padi di wilayah yang mulai kekurangan air. Sebagai gantinya, petani didorong beralih sementara ke tanaman yang lebih hemat air.
"Kami mengedukasi petani agar tidak memaksakan tanam padi. Bisa beralih ke palawija atau hortikultura yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga tetap bisa berproduksi dengan kebutuhan air yang lebih sedikit," ujarnya.
Selain mengubah pola tanam, pemerintah juga kembali mendorong petani mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai perlindungan jika gagal panen akibat bencana.
"Asuransi usaha tani padi masih ada dan sekarang kembali kami galakkan, terutama di wilayah yang rawan terdampak bencana," terang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....