RRI.CO.ID, Pontianak – Sultan Pontianak yang juga Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, memimpin kegiatan coffee morning bersama berbagai elemen masyarakat di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, PLN Kalbar, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, ulama, serta organisasi perempuan.

Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dorongan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Pontianak agar segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan LGBTQ.

Selain itu, persoalan kelistrikan juga menjadi pembahasan. Masyarakat meminta PLN Kalbar menyampaikan informasi pemadaman listrik sesuai kondisi kapasitas yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kepanikan, terutama setelah gangguan kelistrikan yang sempat terjadi di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Forum juga membahas upaya menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban rumah kos yang berpotensi melanggar aturan. Aspirasi lain yang mengemuka ialah penataan kabel listrik, jaringan optik, dan kabel seluler agar lebih rapi, termasuk usulan penanaman jaringan di bawah tanah.

Peserta juga menyoroti masih terbatasnya cakupan layanan listrik di sejumlah wilayah serta kesiapan penyediaan lahan untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarif Melvin, menegaskan seluruh masukan akan dikawal sesuai kewenangan masing-masing.

"Masukan-masukan yang disampaikan dalam forum ini semaksimal mungkin kita dorong agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat daerah melalui pemerintah daerah, DPRD maupun instansi terkait. Namun apabila ada persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tentu akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat nasional sesuai tugas dan fungsi kami sebagai Anggota DPD RI," ujar Syarif Melvin, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurutnya, forum coffee morning menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga setiap persoalan dapat dipetakan berdasarkan kewenangan penyelesaiannya. "Yang menjadi kewenangan daerah kita harapkan bisa segera ditindaklanjuti di daerah. Sementara yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat akan tetap kami kawal dan kami perjuangkan agar mendapat perhatian," katanya.

Syarif Melvin juga menegaskan dirinya tetap mendukung berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu, tokoh ulama dan organisasi perempuan berharap berbagai isu strategis yang disampaikan dalam coffee morning tersebut dapat segera diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Baca juga: HWCI Soroti Fenomena LGBT di Kalbar