Gubernur Sulbar Siapkan Sertifikat Gratis dan KUR bagi Penerima BSPS

RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya mengalokasikan bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 5.250 unit rumah tidak layak huni. Gubernur Suhardi Duka juga memastikan penerima bantuan akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis serta akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Hal itu disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat ramah tamah pada HUT ke-486 Kabupaten Mamuju, Selasa 14 Juli 2026.

Menurutnya ia telah berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar penerima bantuan juga mendapatkan sertifikat, sepanjang data kepemilikannya jelas.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BPN supaya rumah yang telah kita rehab itu langsung diberikan sertifikat. BPN menyanggupi sepanjang data kepemilikannya jelas," ujar Suhardi Duka.

Program sertifikasi gratis ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan sertifikat tanah gratis dengan program BSPS. Sebelumnya, penerima BSPS akan memperoleh sertifikat tanah secara gratis sebagai bentuk kepastian hukum kepemilikan rumah.

Selain sertifikat, Gubernur juga menjalin kerja sama dengan perbankan untuk menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KURk bagi penerima manfaat senilai Rp50 Juta hingga Rp100 juta.

"Kami juga bicara dengan bank. Mereka yang mendapatkan bantuan perumahan itu, apabila ia punya peluang untuk bekerja atau berusaha, kita kasih dia KUR 50 sampai dengan 100 juta," jelasnya.

Langkah ini memperkuat program pemerintah pusat yang juga menyiapkan akses KUR Perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima BSPS.

"Dengan demikian kita sudah bantu rumahnya, kita kasih sertifikat, dia punya rumah, kita kasih KUR 50 juta, dia berusaha sendiri. Saya yakin dia keluar dari kemiskinan. Itu harapan kita," pungkas Gubernur.

Adapun Bantuan BSPS tahun ini dialokasikan untuk 5.250 unit di enam kabupaten, dengan nilai Rp20 juta per rumah yang dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat. Total dana yang akan beredar di masyarakat mencapai sekitar Rp100 miliar.