RRI.CO.ID, Sorong – Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, mengusulkan sejumlah program strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Tambrauw saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Pangan dan Pertanian di Provinsi Papua Barat Daya, Selasa 14 Juli 2026.

Rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Gedung LJ, Kota Sorong, itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya bersama Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pangan dan pertanian.

Dalam paparannya, Bupati Yeskiel menyampaikan Kabupaten Tambrauw memiliki potensi lahan yang luas untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama pada aspek teknologi, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kabupaten Tambrauw memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Namun pemanfaatannya masih memerlukan dukungan teknologi, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat berkembang secara optimal," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw juga mengajukan sejumlah usulan program prioritas tahun 2027, di antaranya rehabilitasi lahan sawah, pengembangan komoditas pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, dan kacang tanah di sejumlah distrik yang dinilai memiliki potensi besar.

Selain program pertanian, Pemkab Tambrauw meminta dukungan pembangunan infrastruktur penunjang, penguatan konektivitas logistik, serta peningkatan program pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Yeskiel, dukungan tersebut sangat penting agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di Papua Barat Daya.

Selain membahas percepatan pembangunan sektor pertanian, rapat juga menyoroti pelaksanaan program cetak sawah, pengembangan komoditas pangan lokal, penguatan sektor perikanan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.