RRI.CO.ID, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kepastian bijih nikel menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional.

Relaksasi kuota produksi nikel yang dilakukan pemerintah dinilai sebagai langkah korektif untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap terpenuhi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) sebelumnya menyatakan penyesuaian kuota produksi hanya diberikan kepada perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance (GCG), good mining practice (GMP), serta mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho mengatakan, relaksasi kuota produksi merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah menyeimbangkan stabilitas harga nikel dengan kebutuhan pasokan bahan baku bagi industri hilir.

“Arah kebijakannya bisa saya pahami. Ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas pengetatan kuota yang sebelumnya terlalu dalam. Persoalannya, kuota ditahan untuk mengangkat harga, tetapi pada saat yang sama pasokan bijih harus ditambah supaya smelter tetap jalan. Dua tujuan ini sulit dicapai secara bersamaan hanya melalui pengaturan kuota,” kata Andry melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 Juli 2026.

Menurut Andry, kebutuhan bijih nikel untuk memasok smelter sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 340 juta hingga 360 juta ton. Sementara itu, pemerintah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel tahun 2026 sekitar 260 juta hingga 270 juta ton, lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai relaksasi kuota produksi yang telah dilakukan pemerintah masih perlu ditingkatkan agar mampu menutup kekurangan pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan.

“Sejauh yang diumumkan, saya menilai belum cukup dan belum cukup cepat. Kekurangan bahan baku smelter tahun ini kami perkirakan di kisaran 60 hingga 100 juta ton, tergantung asumsi tingkat utilisasi,” katanya.

Andry menjelaskan, keterbatasan pasokan bijih nikel mulai memengaruhi kinerja industri pengolahan. Tingkat utilisasi smelter yang pada tahun lalu mendekati 90 persen diperkirakan turun menjadi sekitar 70 hingga 75 persen pada 2026.

Bahkan, lanjut dia, sebagian lini produksi disebut telah beroperasi di bawah tingkat utilisasi 50 persen akibat minimnya pasokan bahan baku.

“Kalau relaksasi hanya berupa tambahan kecil di dalam rentang kuota yang sudah ada, tambahannya jauh lebih kecil daripada kekurangannya. Secara hitungan, langkah sekecil itu tidak akan menahan PHK yang sumbernya adalah kekurangan bahan baku puluhan juta ton,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan pasokan bijih nikel tidak cukup hanya melalui penambahan kuota produksi. Pemerintah juga perlu menyelaraskan pembangunan smelter dengan ketersediaan bahan baku agar kapasitas industri hilir dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Selama izin pembangunan smelter dan penetapan kuota bijih tidak dihitung dalam satu perhitungan yang sama, kekurangan ini akan terus muncul,” katanya.