RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan roda pemerintahan tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Luthfi mengatakan hingga saat ini belum menunjuk pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mencermati perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi di sela Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-27 Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Batang, Sabtu 11 Juli 2026. Menurutnya, seluruh mekanisme pemerintahan akan dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan.

Meski belum ada penunjukan pelaksana tugas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau situasi di Sukoharjo. Langkah antisipasi juga disiapkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

Luthfi menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik akan terus dijaga.

Di sisi lain, ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Prinsipnya, dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan KPK, kita dukung dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkarakter,” tegasnya.

Kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo tersebut kini masih dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan mengikuti seluruh perkembangan proses hukum sambil memastikan pelayanan publik di daerah tetap berlangsung optimal.