RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering pada tahun 2026.

Desa diminta aktif melakukan pemantauan kondisi wilayah serta menyampaikan laporan secara rutin agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Plt Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajul, mengatakan koordinasi dari tingkat desa menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi krisis air bersih maupun kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Oktober 2026.

"Dengan laporan yang cepat dan rinci, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan lebih awal sebelum dampaknya semakin meluas," ujarnya, Jum’at 10 Juli 2026.

Sebagai bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Dompu memangkas rantai birokrasi dalam penyaluran bantuan air bersih. Untuk wilayah Kecamatan Dompu, Woja, dan kecamatan terdekat, permintaan distribusi atau dropping air bersih cukup disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada BPBD.

Sementara bagi kecamatan yang berada di sekitar kawasan perusahaan besar, pemerintah meminta agar lebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan.

BPBD juga telah mengirimkan surat kepada sejumlah perusahaan swasta agar turut berpartisipasi membantu distribusi air bersih kepada masyarakat, terutama PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dan PT Sumbawa Timur Mining (STM).

Langkah antisipatif tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan Status Darurat Siaga Bencana Kekeringan melalui Keputusan Bupati Dompu Nomor 100.3.3.2/129/BPBD/2026 tertanggal 23 Juni 2026.

Penetapan status siaga itu merupakan respons atas prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut fenomena El Niño tahun 2026 berpotensi memperkuat musim kemarau, menurunkan curah hujan, meningkatkan risiko kekeringan, serta mengurangi ketersediaan air, terutama untuk sektor pertanian.

BMKG memperkirakan dampak terbesarnya akan berlangsung pada periode Juli hingga Oktober 2026.

Sebagai tindak lanjut, BPBD telah menyurati seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Dompu agar segera melaporkan perkembangan kondisi wilayah masing-masing hingga tingkat RT, lingkungan maupun dusun. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan lokasi prioritas apabila mulai terjadi kekeringan maupun krisis air bersih.

Wan Muntajul menjelaskan, saat ini Dompu masih berada pada kategori dampak El Niño sedang. Kondisi tersebut belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap ketersediaan air bersih.

Menurutnya, permintaan bantuan air bersih yang diterima BPBD hingga kini masih bersifat sporadis. Beberapa permintaan berasal dari Kelurahan Dorotangga dan Desa Bakajaya. Namun kondisi tersebut lebih disebabkan terganggunya distribusi air bersih Perumda Air Minum (PDAM), bukan karena kekeringan yang dipicu El Niño.

Meski demikian, Pemkab Dompu memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini mengingat sebagian besar wilayahnya bergantung pada sektor pertanian lahan tadah hujan. Kekeringan berkepanjangan berpotensi menurunkan produksi jagung dan padi, mengurangi ketersediaan hijauan pakan ternak, hingga memicu krisis air bersih di sejumlah desa rawan.

Untuk memperkuat upaya mitigasi, pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi terkait setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan kekeringan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Meski El Niño diperkirakan memperkuat musim kemarau, BMKG menyebut peluang terjadinya hujan ringan masih tetap ada di sebagian wilayah Kabupaten Dompu. Namun intensitas dan frekuensinya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

Karena itu, masyarakat, khususnya petani dan peternak, diimbau meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan sumber daya air secara bijaksana selama musim kemarau tahun 2026.