RRI.CO.ID, Kupang- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai perkembangan inflasi selama Semester I Tahun 2026 secara umum masih berada dalam kondisi terkendali. Namun, lonjakan inflasi pada Juni menjadi perhatian serius karena telah melampaui target nasional.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selfi H. Nange, S.Sos., M.Si., M.Pub.Po., mengatakan bahwa laju inflasi sejak Januari hingga Mei 2026 masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga di NTT relatif terjaga.

"Kalau kita melihat periode Januari sampai Mei 2026, inflasi di NTT masih sangat terkendali dan aman karena berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah," ujar Selfi dalam dialog bersama RRI, Kamis, 9 Juli 2026.

Meski demikian, situasi berubah pada Juni 2026. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year on year) NTT mencapai 3,56 persen, atau berada di atas batas atas target inflasi nasional.

Menurut Selfi, kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di NTT, tetapi juga dialami sejumlah provinsi lain di Indonesia. Namun demikian, Pemprov NTT tetap melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebabnya.

Dari hasil analisis, Kota Kupang menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan angka mencapai 4,02 persen. Karena itu, Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang agar lebih serius mengendalikan komoditas-komoditas yang memicu kenaikan harga.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Kupang agar memberikan perhatian lebih terhadap komoditas penyebab inflasi sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan," katanya.

Selfi menjelaskan, terdapat dua kelompok faktor utama yang mendorong inflasi pada Juni, yakni sektor perawatan pribadi serta kenaikan biaya angkutan udara dan bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai, kenaikan harga BBM dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kondisi geopolitik dunia yang berdampak pada harga energi.

Oleh sebab itu, pengendalian komponen tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah pusat. "Pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang besar untuk mengendalikan komponen inflasi inti maupun harga yang diatur pemerintah seperti listrik, air bersih, dan sebagian kebutuhan perawatan pribadi. Yang bisa kami kendalikan adalah kelompok volatile food atau komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi," kata Selfi menjelaskan.

Karena itu, Pemprov NTT akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan pasokan hingga koordinasi distribusi. Selfi optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, tekanan inflasi dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Meski inflasi pada Juni mengalami kenaikan menjadi 3,56 persen, Pemerintah Provinsi NTT menilai kondisi inflasi secara keseluruhan pada Semester I 2026 masih relatif terkendali, mengingat sepanjang Januari hingga Mei laju inflasi berada dalam rentang sasaran nasional. Pemerintah pun terus mewaspadai perkembangan harga pada bulan-bulan berikutnya agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. (DW)