RRI.CO.ID, Dompu – Pelantikan 11 pejabat hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kembali mengalami penundaan.

Setelah sebelumnya proses sempat terganjal permintaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait surat komitmen pembiayaan Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagi calon Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kini muncul kendala baru berupa kekeliruan nomenklatur jabatan dalam dokumen hasil seleksi.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu, Asraruddin, mengatakan kesalahan tersebut bersifat administratif dan harus diperbaiki sebelum BKN memberikan persetujuan terhadap hasil panitia seleksi.

"Ada kekeliruan nomenklatur jabatan dalam dokumen hasil seleksi sehingga harus dilakukan perbaikan administrasi terlebih dahulu," ujarnya, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurut Asraruddin, kekeliruan administrasi tersebut menyebabkan BKN belum dapat menerbitkan persetujuan terhadap hasil panitia seleksi, termasuk penetapan tiga besar calon pada masing-masing jabatan yang dilelang.

Saat ini, BKD dan PSDM Kabupaten Dompu tengah menyempurnakan dokumen sesuai hasil evaluasi BKN. Setelah seluruh dokumen diperbaiki dan disampaikan kembali, pemerintah daerah berharap persetujuan dapat segera diterbitkan agar tahapan berikutnya dapat dilanjutkan.

Ia menjelaskan, persetujuan BKN terhadap hasil tiga besar bukan merupakan tahapan akhir dalam proses pengisian JPT Pratama. Setelah persetujuan tersebut diterbitkan, masih ada tahapan penetapan pejabat terpilih oleh Bupati Dompu sebelum kembali diajukan kepada BKN untuk memperoleh persetujuan pelantikan.

"Jadi, setelah hasil tiga besar disetujui BKN, masih ada proses penetapan oleh Bupati dan persetujuan akhir dari BKN sebelum 11 pejabat definitif dapat dilantik," jelasnya.

Sebelumnya, proses seleksi terbuka ini juga sempat tertunda karena BKN meminta Pemerintah Kabupaten Dompu melengkapi surat komitmen pembiayaan Pendidikan PPNS bagi calon Kepala Satpol PP. Persyaratan tersebut akhirnya dipenuhi pemerintah daerah sebagai bagian dari kelengkapan administrasi seleksi.

Pemerintah Kabupaten Dompu berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama definitif dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kehadiran pejabat definitif dinilai penting untuk memperkuat stabilitas birokrasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dompu.