Eri Cahyadi Jadikan Kasus Pungli SWK Pelajaran bagi Seluruh Lurah
- 09 Jul 2026 13:12 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutasi 32 aparatur sipil negara (ASN) dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Graha Sawunggaling, Kamis, 9 Juli 2026. Mutasi tersebut dilakukan untuk penyegaran organisasi, peningkatan pelayanan publik, sekaligus evaluasi kinerja.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan rotasi jabatan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, masa penugasan, hingga kedekatan domisili ASN dengan tempat kerja.
Dalam pelantikan itu, empat pejabat perempuan memilih mundur dari jabatan struktural karena tidak mendapat rida suami. Eri menghormati keputusan tersebut dan menilai keluarga harus menjadi prioritas.
"Ketika berputar hari ini mendapatkan jabatan struktural tetap tapi tidak menjadi garda terdepan nomor satu, maka sejatinya jenengan dibukakan pintu surga oleh Gusti Allah karena mendapatkan rida seorang suami. Namun, saya berharap dengan bergeser ke posisi lain, komitmen dan konsistensi untuk terus berjuang bagi kepentingan masyarakat tetap terjaga," ujarnya.
Selain itu, Eri menegaskan mutasi juga menjadi bentuk evaluasi terhadap pejabat yang dinilai kurang optimal menjalankan pengawasan di wilayahnya. Salah satunya berkaitan dengan dugaan pungutan liar terhadap pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi.
Menurut Eri, lurah setempat mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pungli karena hanya berkomunikasi dengan pengurus paguyuban, bukan langsung kepada para pedagang.
"Dia tidak tahu karena tidak pernah tanya langsung ke pedagang, tanyanya kepada paguyuban. Katanya aman, sering ngopi di tempat itu, tetapi tidak tahu kalau pedagang ditariki uang. Ini kan membingungkan. Ke mana hadirnya pemerintah terutama lurah daerah tersebut," katanya.
Eri mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sekitar empat hingga lima pedagang yang diduga menjadi korban. Sebagian diminta membayar agar bisa berjualan, sementara lainnya tidak dapat berdagang karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.
Pemkot Surabaya menyerahkan penanganan dugaan pungli itu kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, lurah yang bersangkutan digeser dari jabatan kepala wilayah menjadi kepala seksi sebagai bentuk evaluasi atas lemahnya pengawasan.
Eri berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Surabaya. Ia meminta seluruh jajaran lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
"Seorang pemimpin di garda terdepan harus bisa mengambil keputusan dan melindungi masyarakatnya. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Kita harus menjaga hak yang sama bagi seluruh warga di Kota Surabaya," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....