RRI.CO.ID, Batam - Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Indra Alexander Yosef Lessy, M.M.D.S., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam pada Rabu 8 Juli 2026 dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan.

Rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam forum tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Batam membahas berbagai aspek pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2026. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Kehadiran Komandan Lanud Hang Nadim mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung terjalinnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang erat dengan Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, serta seluruh unsur Forkopimda. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu kota strategis di Indonesia, Batam terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, mulai dari industri, investasi, perdagangan, hingga pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang efektif dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, diharapkan setiap program yang telah direalisasikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, pembangunan Kota Batam diharapkan dapat terus berjalan optimal, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.