RRI.CO.ID, Pelaihari - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Kabupaten Tanah Laut sampai dengan 31 Mei 2026. Dalam rilis tersebut, APBN dinilai masih berperan penting sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Kegiatan rilis kinerja APBN dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2026 secara daring yang diikuti oleh para satuan kerja mitra KPPN Pelaihari. Selain penyampaian kinerja APBN, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi kelengkapan dokumen pendukung dan penulisan uraian Surat Perintah Membayar (SPM) serta pengenalan inovasi layanan KPPN Pelaihari berupa CUPID 168.

Kepala KPPN Pelaihari, Samsudin, menjelaskan bahwa APBN hingga Mei 2026 masih menunjukkan kinerja yang baik sebagai shock absorber sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja negara terus diakselerasi secara hati-hati untuk menjaga daya beli masyarakat, meredam gejolak ekonomi, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi pendapatan APBN di Kabupaten Tanah Laut hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp21,14 miliar atau tumbuh 0,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai Rp715,88 miliar atau 44,80 persen dari total pagu, meningkat 16,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

“Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp110,51 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp605,37 miliar,” ucap Samsudin.

Samsudin juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih cukup terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,14 persen dengan kontribusi sebesar 7,48 persen terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Di sisi lain, inflasi hingga Mei 2026 tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 5,03 persen secara tahunan.

KPPN Pelaihari juga menyoroti capaian sejumlah program prioritas pemerintah. Penyaluran Dana Desa telah mencapai 100 persen untuk seluruh 135 desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Laut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah didukung oleh 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu penerima manfaat.

“Selain itu, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan pembangunan 161 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp21,2 miliar,” ucap Samsudin.

Disampaikannya pula bahwa pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Tanah Laut telah memiliki 135 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum, dengan 33 unit diantaranya dalam tahapan pembangunan fisik dan 7 unit telah selesai bangunan fisik 100%.

Pemerintah daerah juga terus mendorong revitalisasi sekolah melalui penetapan 11 sekolah penerima program revitalisasi serta pengembangan sektor pertanian, termasuk budidaya bawang merah untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.

"Kami mengajak seluruh satuan kerja untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan anggaran, memperkuat implementasi digitalisasi pembayaran, serta menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Samsudin dalam kesempatan tersebut.

Melalui rilis kinerja APBN ini, KPPN Pelaihari berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi fiskal dan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.