RRI.CO.ID, Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep didorong segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian inflasi setelah Kabupaten Sumenep kembali menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Timur selama dua bulan berturut-turut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa upaya pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah belum memberikan hasil optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) Kabupaten Sumenep pada Mei 2026 mencapai 5,12 persen, tertinggi di Jawa Timur. Meski pada Juni turun menjadi 4,48 persen, posisi Sumenep masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di provinsi tersebut.

"Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan ekonomi biasa. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pengendalian inflasi," kata Yasid, Senin 6 Juli 2026.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar pelaksanaan operasi pasar maupun rapat koordinasi, tetapi juga seluruh program yang dibiayai melalui APBD, termasuk ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

Yasid menilai keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai program tersebut. Jangan hanya melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi juga hasilnya terhadap pengendalian harga," ujarnya.

Ia menambahkan, penurunan inflasi pada Juni dibandingkan Mei belum bisa dianggap sebagai keberhasilan selama Sumenep masih berada di posisi tertinggi di Jawa Timur.

Politikus PKB itu juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun target pengendalian inflasi yang lebih terukur agar kondisi serupa tidak terus berulang.

"Kalau kondisi ini terus terjadi, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi tentu patut dipertanyakan," ucapnya.