RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah terus mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan aset negara, pelaksanaan lelang, dan pengurusan piutang negara secara berkelanjutan. Senin, 6 Juli 2026.

Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Panca Irvan Sujianto, mengatakan selain melalui lelang dan pengurusan piutang negara, DJKN juga memperoleh PNBP dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan ini dilakukan melalui berbagai bentuk pendayagunaan aset, seperti penyewaan atau pemanfaatan oleh pihak lain.

“Optimalisasi pemanfaatan barang milik negara menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai manfaat aset sekaligus mendukung penerimaan negara. Pemanfaatan aset dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, realisasi PNBP dari seluruh pengelolaan kekayaan negara pada bulan berjalan mencapai Rp2,39 miliar. Sementara itu, secara kumulatif hingga Mei 2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp12,31 miliar.

“Pengelolaan barang milik negara memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp5,7 miliar. Selanjutnya, penerimaan dari pelaksanaan lelang mencapai Rp4,1 miliar, sedangkan penerimaan lainnya tercatat sebesar Rp2,4 miliar yang seluruhnya berasal dari operasional KPKNL Banjarmasin,” ucapnya.

Panca berharap kinerja pengelolaan kekayaan negara dapat terus meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan aset dan percepatan penyelesaian piutang negara. Menurutnya, pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan produktif akan semakin memperkuat kontribusi DJKN terhadap PNBP.

Ia menambahkan, aset negara yang dikelola secara optimal tidak hanya memberikan penerimaan bagi negara, tetapi juga mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, manfaat pengelolaan kekayaan negara diharapkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan.