RRI.CO.ID, Brebes - Berbagai isu mengenai keadilan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pembahasan dalam Spesial Dialog Lintas Generasi “Indonesia's Journey to Sustainability” dengan menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, di Kampus 3 Universitas Harkat Negeri (UHN), Padepokan Kalisoga, Slatri, Kabupaten Brebes, Jumat (3/7/2026).

Dalam dialog tersebut, dibahas berbagai langkah yang sedang disiapkan pemerintah untuk memperkuat perlindungan lingkungan, di antaranya meliputi moratorium deforestasi, rehabilitasi lahan kritis dan mangrove, pengelolaan sampah, peningkatan kepatuhan industri terhadap pengelolaan limbah, hingga reklamasi kawasan bekas aktivitas ekstraktif.

Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang sedang dirumuskan pemerintah. Menurutnya, gerakan itu bertujuan membangun kesadaran kolektif agar seluruh elemen masyarakat terlibat dalam upaya memulihkan lingkungan.

“Kita sadar bahwa sekarang kita punya masalah lingkungan di negeri kita sendiri. Sebetulnya itu karena kecerobohan kita juga sebagai bangsa. Karena ini kolektif, ya kita tobatnya tobat kolektif. Semua kita anggap bersalah dan lalai,” ujar Moh. Jumhur Hidayat.

Selain membahas upaya pemulihan lingkungan, Moh. Jumhur Hidayat juga menyoroti pentingnya memasukkan prinsip keadilan iklim dalam kebijakan perubahan iklim. Menurutnya, kebijakan lingkungan tidak cukup hanya berorientasi pada mitigasi dan adaptasi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini berperan menjaga lingkungan.

“Yang dikenal itu cuma mitigasi dan adaptasi. Buat saya itu kurang, harus ditambah prosperity. Artinya masyarakat lokal dan masyarakat adat harus memperoleh manfaat dari seluruh proses ini. Kalau kita memuliakan masyarakat yang menjaga lingkungan, maka perlindungan lingkungan juga akan berjalan lebih baik,” kata Moh. Jumhur Hidayat.

Sementara itu, Direktur Sustainabilitas Universitas Harkat Negeri, William Sabandar menilai arah kebijakan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sejalan dengan fokus kajian yang selama ini dikembangkan kampus. Pembahasan dalam dialog tidak hanya menyoroti persoalan lingkungan, tetapi juga keterkaitan antara pelestarian lingkungan dengan pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pihaknya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah melalui kajian, kolaborasi, maupun pengembangan program keberlanjutan yang melibatkan perguruan tinggi. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami melihat visi Pak Menteri itu cocok dengan yang kami kembangkan di sini, terutama Gerakan Nasional Pertobatan Ekologis dan keadilan iklim. Prinsipnya kami akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang membawa isu lingkungan berjalan bersama dengan upaya mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar William Sabandar.

Melalui dialog tersebut, Universitas Harkat Negeri berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan program yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.