RRI.CO.ID, Sragen - Dunia pendidikan di Kabupaten Sragen mendadak gempar menyusul beredarnya surat keberatan atau surat kaleng terkait proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SMP.

Surat yang ditujukan langsung kepada Bupati Sragen tersebut untuk membongkar dugaan manipulasi, ketidaktransparanan, hingga praktik "pilih-pilih" orang dekat dalam proses kelulusan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat tertanggal Selasa 30 Juni tersebut mengatasnamakan forum peserta seleksi yang tidak lulus. Mereka menilai proses seleksi berjalan sangat tertutup dan jauh dari rasa keadilan.

"Ada dugaan kuat peserta yang dinyatakan tidak layak dan bahkan tidak pernah ikut Diklat, justru diluluskan secara diam-diam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen," bunyi kutipan surat anonim tersebut saat dilansir Rabu 1 Juli.

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh sedikitnya 49 peserta yang dinyatakan gugur tanpa adanya kejelasan indikator penilaian. Bahkan, sejumlah guru yang dikenal berprestasi justru tersingkir.

Sebaliknya, muncul isu adanya nama-nama peserta yang awalnya tidak lulus, namun tiba-tiba masuk ke dalam daftar 14 orang yang diloloskan.

Kondisi ini membuat para guru membandingkan dengan era kepemimpinan Disdikbud terdahulu yang dinilai lebih transparan, di mana setiap hasil seleksi diumumkan secara terbuka di papan pengumuman.

Kritik tajam dalam surat tersebut dialamatkan langsung kepada Kepala Disdikbud Sragen saat ini, Purwanti. Kepemimpinannya dinilai tertutup dalam mengelola proses seleksi, sehingga terkesan hanya menjadi formalitas untuk mengakomodasi kedekatan personal.

Melalui surat tersebut, para guru mendesak Bupati Sragen untuk segera melakukan evaluasi total dan menggelar seleksi ulang yang berkeadilan. Jika tuntutan tidak direspons, mereka mengancam akan melakukan aksi boikot massal terhadap seleksi kepala sekolah di masa mendatang.

Pemerintah kabupaten Sragen belum buka suara mengenai surat tersebut. Wakil Bupati Sragen, Suroto, saat ditemui di Mapolres Sragen, mengaku belum mengetahui adanya gejolak maupun surat keberatan terkait seleksi kepala sekolah tersebut.

Suroto juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai persoalan teknis di dinas terkait. "Saya tidak tahu dan itu bukan wewenang saya," ujar Suroto singkat. MI