RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha ekspor di Aimas Hotel, Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan diikuti Tim teknis OPD terkait, dan dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Tamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Tamal, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat Daya sehingga ditetapkan sebagai salah satu daerah yang memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).

Menurutnya, peresmian tujuh IPSKA baru di Indonesia oleh Menteri Perdagangan RI pada 25 Juni 2026 lalu menjadi momentum bersejarah bagi Papua Barat Daya. Kehadiran IPSKA dinilai bukan sekadar penambahan layanan administrasi perdagangan, tetapi menjadi tonggak baru pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global.

“Untuk pertama kalinya, para pelaku usaha ekspor di Papua Barat Daya dapat memperoleh pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal secara langsung di daerah sendiri tanpa harus mengurus ke provinsi lain,” kata Suardi Tamal.

Dengan ditetapkannya IPSKA Papua Barat Daya melalui Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 404 Tahun 2026, diharapkan pelayanan ekspor menjadi lebih cepat, biaya administrasi dan logistik pelaku usaha dapat ditekan, serta membuka peluang lebih besar bagi produk-produk daerah untuk memasuki pasar internasional.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menilai keberadaan IPSKA akan meningkatkan pemanfaatan fasilitas tarif preferensi dari berbagai perjanjian perdagangan internasional, mendorong peningkatan nilai ekspor daerah, serta melahirkan eksportir baru, terutama dari kalangan UMKM Orang Asli Papua (OAP) dan pelaku usaha lokal.

Suardi menjelaskan, bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor perikanan, hasil laut, rumput laut, hasil hutan bukan kayu, komoditas pertanian, pala, kopi, kakao, hingga berbagai produk olahan dan kerajinan yang memiliki daya saing di pasar internasional.

Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya Surat Keterangan Asal sebagai dokumen utama dalam kegiatan ekspor. Padahal, SKA merupakan bukti asal barang yang menjadi syarat memperoleh fasilitas tarif preferensi atau pengurangan bea masuk di negara tujuan ekspor.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas ASN yang menangani pelayanan SKA, meningkatkan pemahaman teknis mengenai penerbitan SKA, memberikan pemahaman kepada eksportir terkait manfaat dan prosedur penerbitan SKA, serta menyiapkan Papua Barat Daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor di kawasan Timur Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berkomitmen menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang mendorong seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor agar memiliki dan menggunakan Surat Keterangan Asal sesuai ketentuan yang berlaku.

Suardi Tamal menegaskan cita-cita besar pemerintah daerah untuk menjadikan Papua Barat Daya sebagai Gerbang Ekspor Kawasan Timur Indonesia.

“Kita ingin melihat semakin banyak UMKM Papua Barat Daya yang mampu menembus pasar internasional dan lahirnya eksportir-eksportir baru dari daerah ini, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya

Kegiatan Bimbingan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi ASN dan pelaku usaha ekspor Provinsi Papua Barat Daya tersebut secara resmi dibuka dengan harapan dapat menjadi langkah awal penguatan pelayanan ekspor dan peningkatan daya saing produk unggulan Papua Barat Daya di pasar global.