RRI.CO.ID, Mataram – Pengendalian resistensi antimikroba tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui sektor kesehatan manusia. Persoalan tersebut kini menuntut kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, serta kelestarian lingkungan.

Pesan itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Selasa 30 Juni 2026.

Fungsional Medik Veteriner Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh. Dwi Iswanto, mengungkapkan sejumlah hasil penelitian menunjukkan penggunaan antibiotik yang tidak terkendali pada sektor peternakan telah memicu munculnya bakteri yang resisten.

Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika, sekitar 60 persen peternak di NTB diketahui menggunakan antibiotik tanpa resep dokter hewan.

Tidak hanya itu, penelitian juga menemukan sekitar 75 persen bakteri Escherichia coli (E. coli) yang berasal dari sampel air sumur di salah satu wilayah telah kebal terhadap antibiotik amoksisilin. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pencemaran limbah peternakan yang mengandung residu antibiotik.

Temuan serupa juga diperoleh dari pengujian sampel daging ayam di salah satu pasar yang menunjukkan 62,5 persen bakteri E. coli telah resisten terhadap Penisilin G.

Menurut Dwi, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak rasional di sektor peternakan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Pendekatan One Health menjadi strategi penting karena resistensi antimikroba tidak mengenal batas antara manusia, hewan, maupun lingkungan. Penggunaan antibiotik harus dilakukan secara bijak dan didukung penerapan biosekuriti yang baik," jelasnya.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap antibiotik di peternakan dapat ditekan melalui penerapan manajemen kesehatan ternak yang lebih baik, termasuk pemanfaatan probiotik dan fitobiotik sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan hewan.

Sementara itu, Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, menilai keberhasilan pengendalian resistensi antimikroba sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, selain pengawasan terhadap distribusi antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang benar serta pembuangan sisa obat secara tepat juga menjadi bagian penting dalam memutus rantai munculnya bakteri resisten.

Melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor peternakan, akademisi, dan masyarakat, pengendalian resistensi antimikroba diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga ancaman bakteri kebal antibiotik dapat ditekan sejak dini.