RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui skema kolaborasi lintas sektor. Bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) serta enam mitra strategis, pemerintah daerah mendorong tata kelola perikanan yang berbasis data dan ekosistem untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Penguatan komitmen tersebut dibahas dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) 2026 di Kota Mataram, Selasa 30 Juni 2026. Forum ini mempertemukan 107 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga asosiasi nelayan kecil.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengelolaan sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Menurut dia, kebijakan yang tepat harus dibangun berdasarkan data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan.

“Kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk mengisi kekosongan data yang penting untuk perumusan kebijakan,” kata Iqbal.

Ia meminta KPBP memperkuat mekanisme pengelolaan perikanan yang lebih presisi, terutama dalam menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Direktur MDPI Yasmine Simbolon mengatakan pendekatan pengelolaan perikanan di NTB kini mulai bergeser. Jika sebelumnya KPBP lebih banyak berfokus pada komoditas tuna, cakalang, dan tongkol, ke depan pengelolaan akan menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

“Karakteristik perikanan NTB bersifat tropis dan saling berinteraksi dengan beragam spesies. Karena itu, tata kelola tidak bisa hanya melihat satu jenis komoditas, tetapi harus memperhatikan keseluruhan ekosistem,” ujar Yasmine.

Dalam memperkuat agenda tersebut, Pemprov NTB didukung MDPI bersama enam mitra strategis, yakni Wildlife Conservation Society (WCS), AP2HI, FIP2B NTB, Lembaga Juang Ruang Lestari (JARI), Kebersamaan untuk Lautan (KUL), dan Konservasi Indonesia.

Kolaborasi itu mencakup sejumlah isu penting, mulai dari penguatan data perikanan, perlindungan satwa laut dilindungi, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga perbaikan kualitas hasil perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai forum KPBP menjadi jembatan antara kebutuhan nelayan di tingkat lapangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abd. Raup mengatakan forum semacam ini penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi daerah.

“Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saling bertukar umpan balik. Pemerintah bisa bertemu langsung dengan pelaku perikanan di tingkat hulu,” ujar Syahril.

Hasil pembahasan KPBP nantinya akan menjadi bahan penyusunan profil kelautan dan perikanan NTB sekaligus acuan dalam merumuskan kebijakan daerah. Rumusan aksi tersebut juga akan dibawa ke tingkat nasional melalui forum Unit Pengelola Perikanan-Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP-WPNRI).

Melalui pendekatan kolaboratif ini, NTB berharap pengelolaan laut tidak hanya mampu menjaga stok ikan, tetapi juga memastikan sektor perikanan tetap menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.