RRI.CO.ID, Bandung – RSUD Bandung Kiwari menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) di Hotel Novotel, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara rumah sakit, pemerintah, mitra kesehatan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk memperkuat pemahaman mengenai standar pelayanan kesehatan, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

‎

‎Forum tersebut membahas Standar Pelayanan IGD RSUD Bandung Kiwari sebagai upaya menyamakan persepsi antara penyelenggara layanan kesehatan dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan persepsi yang selama ini berkembang terkait pelayanan rumah sakit.

‎

‎Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan RSUD Bandung Kiwari beroperasi dengan pengawasan yang ketat serta berpedoman pada standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, direktur rumah sakit diberikan amanah untuk memastikan seluruh proses pelayanan dan tata kelola rumah sakit berjalan sesuai aturan.

‎

‎"Seluruh jajaran rumah sakit harus bekerja sesuai standar pelayanan yang berlaku. Standar ini dibuat untuk melindungi masyarakat, melindungi petugas kesehatan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Sony, selasa 30 Juni 2026.

‎

‎Sebagai Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Dewan Pengawas RSUD Bandung Kiwari, Sony menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan serta menjalin komunikasi intensif dengan manajemen rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

‎

‎Ia mengakui masih sering terjadi perbedaan antara harapan masyarakat dengan standar pelayanan yang harus diterapkan rumah sakit. Perbedaan persepsi tersebut kerap memunculkan keluhan hingga menjadi perbincangan di media sosial.

‎

‎"Kadang-kadang apa yang diinginkan masyarakat tidak selalu sama dengan apa yang harus dilakukan sesuai standar. Di sinilah pentingnya edukasi dan komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi," katanya.

‎

‎Sony juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelayanan kesehatan, termasuk prosedur penggunaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Menurutnya, anggapan bahwa prosedur BPJS rumit merupakan persepsi yang perlu diluruskan.

‎

‎"BPJS tidak ribet, tetapi memang harus sesuai aturan. Jika prosedurnya tidak diikuti, maka akan menimbulkan persoalan dalam proses klaim dan pelayanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengedukasi masyarakat," ucapnya.

‎

‎Ia menjelaskan, sistem JKN yang telah berjalan lebih dari satu dekade telah membentuk ekosistem pelayanan kesehatan yang melibatkan pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat sebagai peserta. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga sistem tersebut agar tetap berjalan dengan baik.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Sony juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan secara profesional, sabar, dan humanis kepada masyarakat.

‎

‎"Kita harus sabar karena masyarakat datang dengan harapan untuk dilayani sebaik-baiknya. Selama kita bekerja sesuai standar pelayanan kesehatan, maka semua tindakan yang dilakukan akan memiliki perlindungan yang jelas," tuturnya.

‎

‎Ia berharap Forum Komunikasi Publik dapat menjadi sarana membangun pemahaman bersama mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari.

‎

‎"Kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu bekerja sesuai aturan, sesuai standar, dan melayani masyarakat berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan," tegasnya.

‎

‎Sementara itu, Direktur RSUD Bandung Kiwari, Arief Budiman, mengatakan penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

‎

‎Menurut Arief, pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

‎

‎"Forum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman bersama mulai dari pembahasan rancangan, penerapan hingga evaluasi kebijakan yang kami tetapkan sehingga tercipta kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

‎

‎Melalui forum ini, RSUD Bandung Kiwari berupaya menyelaraskan kemampuan pelayanan yang dimiliki dengan harapan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan pelayanan rumah sakit.

‎

‎Arief menegaskan, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pelayanan yang diterapkan.

‎

‎"Forum ini bukan hanya menjadi sarana dialog, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami kebijakan yang kami terapkan sekaligus mengajak masyarakat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan," katanya.

‎

‎Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah, mitra kesehatan hingga masyarakat.

‎

‎Karena itu, RSUD Bandung Kiwari berkomitmen menjadikan Forum Komunikasi Publik sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar pelayanan rumah sakit semakin responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat.

‎

‎"Forum ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi instrumen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan sehingga RSUD Bandung Kiwari dapat hadir sebagai rumah sakit yang semakin responsif, transparan, dan dipercaya oleh seluruh warga Kota Bandung," tandasnya.