RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar utama rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar manfaat program nasional tersebut tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, desa memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan MBG. Mulai dari hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan dapat disalurkan melalui BUMDes dan koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan dapur layanan gizi.

Menurutnya, BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam menghimpun hasil produksi masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan berkualitas. Dengan keterlibatan lembaga desa, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan nilai ekonomi dapat dinikmati langsung oleh warga.

“Jangan hanya berhenti pada penandatanganan kerja sama. Harus ada pengawasan dan evaluasi agar program ini benar-benar membumi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Luthfi saat kegiatan Penanadatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden RI yang diprakrasai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintab Desa Seluruh Indonesia DPP Papdesi di Koperasi Desa Merah Putib Bergas Kidul Kabupaten Semarang, Sabtu, 27 Juni 2026.

Pemprov Jateng juga mendorong BUMDes untuk naik kelas dari sekadar pemasok bahan pangan menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan model tersebut, desa memiliki peluang lebih besar mengelola rantai usaha dari hulu hingga hilir.

Selain memperkuat ekonomi desa, operasional SPPG juga diarahkan menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang didorong adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk mendukung keberlanjutan program.

Potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui MBG di Jawa Tengah sangat besar. Saat ini terdapat lebih dari 9 juta penerima manfaat yang akan dilayani oleh 4.382 SPPG di berbagai daerah.

Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa Merah Putih yang siap menjadi penggerak ekosistem program tersebut. Kelembagaan desa itu dinilai menjadi modal kuat untuk memastikan pasokan pangan berasal dari potensi lokal.

Luthfi menegaskan, produk unggulan desa harus menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan MBG. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan bahan pangan SPPG harus mengutamakan sumber daya yang tersedia di desa. Karena itu, koperasi desa dan BUMDes diproyeksikan menjadi infrastruktur ekonomi yang menopang keberhasilan program MBG.

“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Jika potensi di desa tersedia, tidak boleh mengambil dari tempat lain,” tegasnya.

Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, menilai sinergi antara BUMDes, koperasi desa, dan SPPG akan menciptakan perputaran ekonomi baru di pedesaan. Melalui kolaborasi tersebut, manfaat Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan desa.