Ketua Satgas MBG Instruksikan SPPG Beli Telur dari Peternak Lokal

RRI.CO.ID, Semarang - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal. Langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.

Instruksi itu disampaikan Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 12 Juni 2026. Menurutnya, keberadaan ribuan dapur MBG harus mampu memberikan manfaat langsung bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM setempat.

Ia menegaskan, program MBG harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu, kebutuhan bahan pangan yang digunakan SPPG diharapkan dapat diserap dari produksi lokal Jawa Tengah.

“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah ini.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.

Melihat besarnya potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan itu ditujukan agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan berasal dari wilayah Jawa Tengah.

Taj Yasin menegaskan bahwa SPPG harus mengutamakan pembelian telur, ayam, ikan, dan komoditas pangan lain dari pemasok lokal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas penyerapan hasil produksi petani dan peternak di daerah.

Ia mencontohkan, SPPG yang beroperasi di Kabupaten Banjarnegara sebaiknya lebih dahulu memenuhi kebutuhan pangannya dari petani dan peternak setempat. Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Selain meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan lokal, kebijakan itu juga dinilai mampu menekan biaya distribusi. Rantai pasok yang lebih pendek diharapkan turut menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Taj Yasin mengungkapkan, saat ini masih ditemukan peternak yang menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Nilai tersebut berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp26.000 per kilogram.

"Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah," ujarnya.

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadi komitmen bersama dalam mengoptimalkan penyerapan bahan baku lokal. Pengawasan pelaksanaannya akan diperkuat melalui Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota bersama BGN.

Saat ini program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya. Keterlibatan ribuan pelaku usaha tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun rantai pasok pangan lokal yang kuat dan berkelanjutan.