RRI.CO.ID, Mamuju - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, setelah 22 tahun berjalan, sudah sepantasnya ibu kota provinsi ditingkatkan statusnya untuk mendukung kemajuan daerah.

Ia menambahkan target penyelesaian kajian dan pengusulan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Daerah Otonomi Baru (DOB) diharapkan dapat terealisasi pada Desember 2026.

"Yang mestinya ini kalau tidak ada arah melintang, kami dorong Desember 2026, semua usulan pemerintah, kajian-kajian pemerintah, termasuk mungkin Mamuju ini, sudah selesai,"ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi usai menerima audiensi Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, bersama rombongan DPRD Mamuju melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi II DPR RI di Jakarta Selasa lalu.

"Sebetulnya pada dasarnya kami memang sering menerima audiensi dari berbagai daerah, tetapi isunya rata-rata pemekaran daerah kabupaten baru. Hanya ada beberapa yang berbeda, salah satunya adalah Sulawesi Barat atau Mamuju ini, karena yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi mengubah ibu kota Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota," tambah Dede Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan transformasi kabupaten menjadi kota dengan pembelahan kecamatan. Secara logika, setelah 22 tahun, ibu kota provinsi sudah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dari sisi perkotaan.

Namun, menurut Dede bahwa sudah sepantasnya Sulbar untuk berubah menjadi provinsi yang lebih maju dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang memadai .

Ia juga menegaskan Komisi II DPR RI mendukung usulan tersebut untuk segera didorong kepada pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri agar dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait daerah otonomi baru.

"Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada pemerintah dan Kemendagri untuk segera memasukkan dalam RPP terkait daerah otonomi baru," pungkasnya.